7 Gebrakan Ekonomi Prabowo Subianto Saat Setahun Menjabat Presiden: Apa dan Bagaimana Dampaknya?
Pendahuluan
Rupanya waktu bergerak begitu cepat — sudah setahun sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Dalam periode ini, pemerintah mencatat sejumlah kebijakan ekonomi baru yang digambarkan sebagai “gebrakan” untuk mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global. Artikel ini menyoroti 7 kebijakan utama yang disebut sebagai gebrakan ekonominya — mulai dari devisa ekspor hingga efisiensi anggaran — sekaligus melihat konteks, manfaat, serta tantangan yang mungkin muncul.
1. Penetapan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)
Salah satu langkah penting yang dikemukakan pemerintah adalah kebijakan DHE, yang mulai diterapkan sejak Maret 2025 berdasarkan PP No. 8/2025.
- Target utama kebijakan ini adalah mendorong peningkatan devisa dari ekspor hingga US$ 80 miliar di tahun untuk pertama kalinya, dan meningkat ke US$ 100 miliar ke depan.
- Per Juni 2025, cadangan devisa Indonesia mencapai sekitar US$ 152 miliar, menunjukkan kemampuan finansial yang masih cukup kuat untuk merespons guncangan eksternal.
Mengapa penting? Devisa ekspor besar memberi fleksibilitas bagi negara untuk menahan nilai tukar, membiayai impor vital, dan menjaga stabilitas ekonomi. Untuk Indonesia yang merupakan negara terbuka, penguatan ekspor adalah fondasi yang sangat strategis.
Tantangan: Menaikkan ekspor bukanlah perkara mudah — persaingan global tinggi, rantai pasok dunia sedang terguncang, dan produk ekspor harus kompetitif.
2. Penghalangan Kenaikan PPN ke 12% untuk Barang Biasa
Salah satu isu yang sempat ramai adalah rencana konekkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% ke 12% bagi barang-biasa, sebagaimana amanat UU No. 7/2021.
Namun pemerintah memilih menunda penerapan kenaikan PPN bagi barang selain barang mewah, demi menjaga daya beli masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan 131/2024 menegaskan tarif PPN tetap 11% untuk barang non-mewah.
Mengapa langkah ini digarisbawahi? Karena di momen transisi kepemimpinan dan ekonomi global yang tak menentu, menjaga daya beli adalah cara penting agar konsumsi masyarakat tidak anjlok.
Tantangan: Menunda kenaikan PPN bisa berarti mengurangi potensi penerimaan pajak — artinya ada beban bagi fiskal jika penerimaan tak tumbuh seiring inflasi dan kebutuhan belanja.
3. Insentif Pajak untuk Mobil Listrik dan Hybrid
Dalam rangka mendorong ekologi sekaligus industri kendaraan, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif untuk kendaraan listrik dan hybrid:
- Pembeli mobil listrik dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) ≥40% mendapatkan PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10%.
- Bagi kendaraan dengan TKDN 20-40%, PPN DTP 5%.
- Untuk kendaraan hybrid, dikenakan PPnBM DTP 3%.
Manfaat: Kebijakan ini mendukung target panjang Indonesia untuk transisi energi, mengurangi emisi, dan memperkuat rantai produksi lokal.
Tantangan: Jika subsidi ini terlalu besar atau pasar mobil listrik belum siap (instrastruktur pengisian lambat, harga tinggi), maka beban fiskal bisa muncul dan industri bisa menghadapi tekanan.
4. Pendirian “Bank Emas” (Bullion Bank)
Salah satu kebijakan unik adalah peluncuran bank emas oleh pemerintah pada 26 Februari 2025.
- Diharapkan memberi kontribusi ekonomi sekitar Rp 245 triliun, tumbuh sekitar 1,6%.
- Diharapkan menciptakan lapangan kerja hingga 1,8 juta orang.
Kenapa strategis? Emas sebagai aset safe-haven bisa menjadi instrumen alternatif bagi masyarakat dan sistem keuangan Indonesia — apalagi di tengah gejolak global.
Tantangan: Implementasi dan skala dari “bank emas” masih menunggu realisasi yang cukup besar — jika tak dikelola dengan baik, bisa jadi proyek yang lamban memberikan hasil.
5. Penyelamatan Karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex)
Sritex, salah satu raksasa tekstil Indonesia, sempat dinyatakan pailit pada Maret 2025—lebih dari 10 ribu pekerja terdampak.
Pemerintah turun tangan:
- Memastikan pencairan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.
- Mendorong penyewaan aset Sritex ke investor baru agar aktivitas produksi tetap berjalan dan pekerja terserap kembali.
- Melibatkan UMKM dan industri lokal agar menyerap tenaga kerja dari Sritex.
Fokus kebijakan: Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di sektor industri yang besar—karena PHK massal bisa menimbulkan gejolak ekonomi lokal.
Tantangan: Resiliensi sektor tekstil dalam kondisi global yang kompetitif sangat diuji — sebagai contoh, tekanan impor dan keadaan industri tekstil dunia yang berubah.
6. THR untuk Driver Ojek Online (Ojol)
Pemerintah juga memfokuskan perhatian pada pekerja sektor informal—termasuk jutaan driver transportasi online. Instansi terkait mulai membujuk aplikator agar memberikan insentif THR bagi lebih dari 4 juta driver.
Mengapa ini penting? Karena sektor informal menjadi penopang ekonomi di banyak keluarga—dukungan ke mereka bisa memperkuat daya beli dan mengurangi ketimpangan.
Tantangan: Implementasi di lapangan bisa terganggu karena sifatnya informal, dan pemberi kerja (aplikator) bisa keberatan dari sisi biaya.
7. Efisiensi Anggaran / Efisiensi APBN
Langkah struktural terakhir adalah instruksi Presiden No. 1 2025 yang memerintahkan efisiensi belanja APBN. Pemerintah, melalui Kemenkeu, Kemen-Setneg, dan BPKP, menyebut telah berhasil menghemat sekitar Rp 306,9 triliun dalam belanja.
Mengapa ini signifikan? Karena penghematan semacam itu memperkuat ruang fiskal untuk prioritas seperti swasembada pangan, energi, dan investasi publik.
Tantangan: Efisiensi besar-besaran bisa berisiko jika dilakukan tanpa mempertahankan kualitas pelayanan publik atau investasi—efisiensi harus diimbangi kualitas.
Impresi & Dampak Awal
- Secara agregat, tujuh kebijakan ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun, fokus ekonomi pemerintahan ini bukan hanya pada pertumbuhan makro, tetapi juga distribusi manfaat: ekspor, industri, informal, dan efisiensi.
- Nilai jangka panjang dari kebijakan seperti insentif mobil listrik dan bank emas akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan, sementara kebijakan seperti efisiensi APBN dan THR Ojol punya efek cepat.
- Publik dan investor akan mengamati apakah kebijakan ini dieksekusi dengan baik — karena retorika saja tak cukup untuk menumbuhkan kepercayaan.
Catatan Kritis & Hal yang Perlu Diperhatikan
- Realisasi target ekspor dan devisa: Target US$ 100 miliar adalah langkah ambisius, sehingga monitoring pelaporan sangat penting.
- Subsidi dan insentif: Mobil listrik dan bank emas memerlukan ekosistem yang matang agar tak jadi beban fiskal.
- Keseimbangan antara efisiensi dan kualitas layanan publik: Potongan belanja besar harus dipastikan tidak mengurangi pelayanan mendasar.
- Keterjangkauan dan implementasi di lapangan: Kebijakan pro-rakyat seperti THR Ojol harus bisa dirasakan secara nyata.
- Transparansi dan akuntabilitas: Demi menjaga kepercayaan publik, realisasi dan hasil kebijakan harus dibuka secara terbuka.
Kesimpulan
Dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto, sekurang-kurangnya terdapat tujuh kebijakan ekonomi yang layak disebut sebagai “gebrakan”: dari kebijakan ekspor, insentif industri hijau, bank emas, hingga dukungan terhadap pekerja informal dan efisiensi anggaran. Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa agenda ekonomi tak hanya diposisikan sebagai slogan, tetapi difokuskan pada hasil nyata di berbagai lapisan masyarakat.
Namun, seperti setiap kebijakan besar, keberhasilan tak hanya diukur dari pengumuman — realisasi, dampak, dan keberlanjutan adalah kuncinya. Publik, investor, dan pelaku ekonomi akan terus mengamati apakah kebijakan tersebut dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan inklusif dan stabil.
Semoga momentum ini menjadi batu loncatan bagi Indonesia menuju perekonomian yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.