Cara Mengawal Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR!
Pelajari cara membuat pengaduan di SP4N-LAPOR!, menulis kronologi, melampirkan bukti, dan memantau tindak lanjut instansi terkait.
Read MorePelajari cara membuat pengaduan di SP4N-LAPOR!, menulis kronologi, melampirkan bukti, dan memantau tindak lanjut instansi terkait.
Read MorePelajari cara memantau pengadaan pemerintah melalui SiRUP, INAPROC, dan SPSE dengan membandingkan rencana, pemilihan penyedia, serta kontrak.
Read MorePelajari cara menggunakan SIMASLEG untuk menemukan RUU, membaca dokumen, mengirim masukan berbasis bukti, dan memantau pembahasannya.
Read MorePelajari cara menilai partisipasi publik bermakna dalam pembentukan undang-undang melalui hak didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Read MorePelajari cara memantau APBN dengan membaca RAPBN, UU APBN, APBN KiTa, laporan realisasi, LKPP, dan hasil pemeriksaan BPK secara kritis.
Read MorePerpres 27 Tahun 2026 mengatur perlindungan ojol, biaya platform 8 persen, jaminan sosial, dan aturan teknis yang ditargetkan rampung akhir 2026.
Read MoreDPR menilai polemik ijazah Gibran cukup dibahas di Komisi II dengan meminta penjelasan KPU dan Bawaslu, tanpa pansus atau hak angket.
Read MoreMK menyatakan gugatan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Pertimbangannya menyoroti bukti pendidikan, tetapi tidak menjatuhkan diskualifikasi.
Read MoreDPR menyetujui RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif pada 6 Oktober 2026. Pembahasan bersama pemerintah ditargetkan selesai 15 Desember.
Read MoreMenko Polkam Dudung Abdurachman menyebut situasi politik tak selalu landai dan menyiapkan koordinasi lintas lembaga menjelang perhatian terhadap MK.
Read More