Pelajari cara menggunakan SIMASLEG untuk menemukan RUU, membaca dokumen, mengirim masukan berbasis bukti, dan memantau pembahasannya.

Pelajari cara menilai partisipasi publik bermakna dalam pembentukan undang-undang melalui hak didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.

Pelajari cara memantau APBN dengan membaca RAPBN, UU APBN, APBN KiTa, laporan realisasi, LKPP, dan hasil pemeriksaan BPK secara kritis.

Perpres 27 Tahun 2026 mengatur perlindungan ojol, biaya platform 8 persen, jaminan sosial, dan aturan teknis yang ditargetkan rampung akhir 2026.

DPR menilai polemik ijazah Gibran cukup dibahas di Komisi II dengan meminta penjelasan KPU dan Bawaslu, tanpa pansus atau hak angket.

MK menyatakan gugatan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Pertimbangannya menyoroti bukti pendidikan, tetapi tidak menjatuhkan diskualifikasi.