Anggota DPR RI Kini Terima Gaji & Tunjangan Sekitar Rp 65,6 Juta per Bulan
Total take-home pay (THP) anggota DPR RI kini berada di kisaran Rp 65,595,730 per bulan. Angka ini merupakan hasil pemangkasan tunjangan-perumahan dan sejumlah fasilitas tambahan, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Rincian Gaji dan Tunjangan Mei Pasca-Pemangkasan
- Gaji pokok dan tunjangan melekat: Total mencapai Rp 16.777.680 yang terdiri dari:
- Gaji pokok: Rp 4.200.000
- Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
- Tunjangan suami/istri: Rp 420.000
- Tunjangan anak: Rp 168.000
- Tunjangan beras: Rp 289.680
- Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
- Tunjangan konstitusional (legislasi & kehormatan): Rp 57.433.000, yang mencakup:
- Biaya komunikasi intensif: Rp 20.033.000
- Tunjangan kehormatan: Rp 7.187.000
- Tunjangan fungsi pengawasan & anggaran: Rp 4.830.000
- Honorarium legislasi, pengawasan, dan anggaran: masing-masing Rp 8.461.000
- Total bruto: Rp 74.210.680
- Setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 15%) Rp 8.614.950
- Take-home pay: Rp 65.595.730
Apa yang Dipangkas?
- Pemangkasan tunjangan perumahan senilai sekitar Rp 50 juta per bulan, efektif sejak 31 Agustus 2025.
- Selain itu, DPR juga menghentikan fasilitas seperti langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.
Ringkasan Gaji Anggota DPR Saat Ini
| Komponen | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Gaji Pokok & Tunjangan Melekat | 16.777.680 |
| Tunjangan Konstitusional | 57.433.000 |
| Total Bruto | 74.210.680 |
| Pajak (PPh 15%) | ~8.614.950 |
| Take Home Pay (Setelah Pajak) | 65.595.730 |
Konteks dan Perspektif Publik
Angka THP ini merupakan respons DPR terhadap desakan publik sebagian besar warga menganggap pendapatan tersebut terlalu besar, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit. Rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) nasional tahun 2024 hanya berkisar sekitar Rp 3,2 juta, sehingga gaji DPR kini mencapai sekitar 20 kali lipat dari UMR.
Kesimpulan
Meski telah dipangkas, gaji bersih anggota DPR RI yang mencapai lebih dari Rp 65 juta per bulan tetap jauh di atas rata-rata pendapatan pekerja formal. Pemangkasan ini adalah dampak dari tuntutan reformasi legislasi pasca-demonstrasi publik, namun publik kini menunggu realisasi transparansi dan akuntabilitas lebih lanjut dalam penggunaan anggaran tersebut.