NewsWorld

Kebijakan Efisiensi Trump, 1.350 Staf Kemlu AS Terkena PHK


PHK Massal di Departemen Luar Negeri AS

Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kembali melakukan langkah efisiensi besar-besaran di jajaran birokrasi. Kali ini, 1.350 pegawai Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS atau US Department of State dipastikan terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Informasi ini dikonfirmasi melalui pernyataan resmi Gedung Putih pada Jumat (12/7/2025) waktu setempat. Trump menyebut langkah ini sebagai bagian dari program pemangkasan anggaran dan perampingan birokrasi yang selama ini dinilai gemuk dan tidak efisien.

“Pemerintah harus berjalan ramping. Kami tidak butuh birokrasi yang hanya menghabiskan uang pajak rakyat,” kata Trump dalam konferensi pers di Washington.


Efisiensi Sudah Direncanakan Sejak Awal Tahun

Gelombang PHK ini sebenarnya bukan langkah tiba-tiba. Dalam rencana belanja tahunan yang diajukan Gedung Putih awal tahun, Trump sudah menargetkan pengurangan pos belanja administrasi di beberapa departemen, termasuk Kemlu AS, Badan Pembangunan Internasional (USAID), dan beberapa badan diplomasi regional.

Sumber internal di Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja pegawai sudah dilakukan sejak kuartal pertama 2025. Pegawai yang dinilai kurang produktif atau posisinya bisa dialihkan ke sistem digital akan dirumahkan secara bertahap.


Jabatan yang Terkena Dampak

Sebagian besar pegawai yang terdampak adalah staf administrasi, penerjemah, pegawai di konsulat, hingga staf pendukung perwakilan diplomatik di luar negeri.

“Posisi yang bisa digantikan dengan teknologi otomatisasi akan dihapuskan. Sistem e-consular misalnya, mengurangi kebutuhan pegawai di konter paspor atau visa,” ujar John Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri.

Namun, beberapa posisi strategis seperti diplomat senior, atase militer, dan negosiator perjanjian internasional tetap dipertahankan karena perannya tidak bisa digantikan.


Trump: Penghematan untuk Rakyat

Dalam pidatonya, Trump menekankan bahwa kebijakan ini akan menghemat miliaran dolar dari anggaran belanja tahunan. Dana tersebut, kata dia, akan dialihkan ke sektor prioritas lain seperti pertahanan, pengamanan perbatasan, dan pembangunan infrastruktur domestik.

“Birokrasi kita sudah terlalu besar. Kita harus utamakan kepentingan rakyat Amerika lebih dulu. Itulah arti America First,” tegas Trump.


Kritik dan Kekhawatiran

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk para mantan diplomat dan akademisi hubungan internasional. Mereka menilai pemangkasan staf dalam jumlah besar dapat melemahkan kapasitas diplomasi AS di luar negeri.

Michael Thompson, pakar kebijakan luar negeri di Brookings Institution, menilai pengurangan staf bisa berdampak pada lambatnya layanan konsuler, verifikasi dokumen, hingga perlindungan warga negara AS di luar negeri.

“Kalau ada situasi darurat di negara tertentu, kemampuan respon cepat perwakilan diplomatik akan terganggu,” kata Thompson.


Respon Pegawai: Tak Ada Ruang Protes

Beberapa pegawai yang terimbas mengaku kecewa karena tidak ada jalur banding. Salah seorang staf konsulat di Eropa Timur yang dihubungi Kompas Global mengungkapkan bahwa pemberitahuan PHK hanya lewat email resmi.

“Kami diberi waktu satu bulan untuk merapikan dokumen pribadi. Setelah itu, fasilitas kerja langsung dinonaktifkan,” kata pegawai tersebut yang enggan disebutkan namanya.


Efisiensi Era Trump, Bukan Pertama Kali

Ini bukan pertama kalinya Trump melakukan efisiensi lewat PHK massal di lembaga pemerintah. Saat menjabat presiden periode pertama, Trump pernah memangkas ribuan pegawai di Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) dan lembaga kesehatan federal.

Di periode kepemimpinannya saat ini, Trump bahkan menegaskan target memangkas belanja birokrasi hingga 20% dalam lima tahun ke depan.


Digitalisasi Layanan Jadi Fokus

Sumber di Gedung Putih menyebut kebijakan PHK ini juga sejalan dengan percepatan transformasi digital. Sejumlah fungsi layanan konsuler kini mulai dialihkan ke sistem daring.

“Pemohon visa tidak lagi harus antre di kantor konsulat. Prosesnya bisa online, wawancara hanya untuk kasus tertentu,” kata John Miller.

Digitalisasi ini diyakini bisa menekan biaya operasional, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan baru bagi warga AS di negara dengan infrastruktur internet terbatas.


Negara Sekutu Mencermati

Kebijakan perampingan ini turut disorot negara-negara sekutu AS. Beberapa negara mitra strategis khawatir penurunan kapasitas staf diplomatik dapat mempengaruhi kecepatan komunikasi bilateral, terutama di bidang kerja sama ekonomi dan pertahanan.

Juru bicara Uni Eropa bahkan menyatakan akan memantau dampaknya pada permohonan visa, layanan migrasi, dan perlindungan warga negara.


Diplomasi Di Ujung Tantangan

PHK massal di Kemlu AS menandai langkah lanjutan strategi America First di era Trump. Meski diklaim bisa menekan anggaran negara, para pengamat menilai diplomasi Washington bisa menghadapi tantangan baru, terutama di kawasan konflik.

Di sisi lain, Trump tetap yakin efisiensi ini membuktikan komitmennya untuk mengembalikan anggaran ke sektor yang “lebih bermanfaat langsung bagi rakyat”.

Apakah langkah ini akan berdampak jangka panjang pada pengaruh Amerika di dunia? Waktu yang akan menjawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *