BEM Unpad Demo ke DPR Hari Ini, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat yang Viral sebagai “178 Tuntutan”
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Unpad) bersama para aktivis turun ke Gedung DPR guna menagih pemenuhan tuntutan rakyat yang dikenal sebagai “17+8 Tuntutan”, atau secara populer disebut “178 Tuntutan Rakyat”. Aksi ini menegaskan deadline yang telah ditetapkan pemerintah, yakni tanggal 5 September 2025.
Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?
“17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan kompilasi desakan publik terhadap pemerintah dan DPR. Disusun oleh sejumlah publik figur seperti Andovi da Lopez, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Fathia Izzati dalam waktu singkat, publikasi tuntutan ini menjadi viral sebagai bentuk aspirasi digital yang serius.
- 17 poin jangka pendek wajib dipenuhi sebelum 5 September 2025, termasuk: membentuk tim investigasi kasus Affan Kurniawan, menarik TNI dari pengamanan sipil, serta mencabut tunjangan fantastis anggota DPR.
- 8 poin jangka panjang ditargetkan untuk dicapai dalam waktu satu tahun ke depan.
Kompilasi ini dijadikan benchmark demonstrasi dan menyatukan berbagai aspirasi elemen masyarakat.
Aksi BEM Unpad ke DPR
BEM Unpad menerjunkan massa ke Gedung DPR hari ini dengan harapan nyata: agar pemerintahan dan parlemen dapat menunjukkan itikad responsif dalam menindaklanjuti berbagai keluhan yang telah disuarakan sejak akhir Agustus. Dalam suasana damai, mereka menyerahkan dokumen tuntutan secara resmi dan meminta tanggapan konkret dari DPR.
Kompas menyatakan aksi hari ini diwarnai semangat “penagihan hak rakyat”, di tengah tekanan sosial dan politik yang terus meningkat.
Masa Aksi dan Reaksi Publik
Media sosial diramaikan tagar #178TuntutanRakyat yang menggambarkan harapan besar masyarakat terhadap pemulihan keadilan dan transparansi politik. Apresiasi mengalir dari netizen terhadap langkah BEM Unpad yang progresif, namun kritik juga muncul, menyoroti perlunya aksi lanjutan jika tak ada langkah nyata dari DPR.
Ringkasan Isi Tuntutan Populer (17 Poin Pendek)
Berikut beberapa inti dari 17 tuntutan jangka pendek yang paling menonjol:
- Tarik TNI dari tugas pengamanan sipil.
- Bentuk Tim Investigasi Independen atas kasus Affan Kurniawan, pelajar yang tewas saat demo.
- Hentikan kriminalisasi terhadap demonstran.
- Tanggalkan tunjangan fantastis anggota DPR—termasuk tunjangan hunian.
- Transparansi anggaran dan tunjangan legislatif.
- Batalkan revisi UU TNI yang kontroversial.
- Perbaiki kebijakan ekonomi yang memberatkan masyarakat.
- Adopsi perlindungan sosial dan kebijakan kerja layak.
Sementara 8 poin jangka panjang berfokus pada reformasi sistemik seperti revisi undang-undang, pembentukan lembaga pemantau independen, desentralisasi kekuasaan, dan lainnya.
Signifikansi dan Implikasi
- Suara Mahasiswa = Suara Rakyat
Aksi ini memperkuat posisi mahasiswa sebagai penjaga demokrasi sekaligus barometer moral negara. - Ujian Respons Pemerintah dan DPR
Batas waktu yang telah ditentukan menjadi alat evaluasi apakah lembaga politik mampu merespons kritik secara substansial—atau hanya retorika politik tanpa wujud nyata. - Momentum Koalisi Sipil
Koordinasi antara aktivis, mahasiswa, tokoh publik, dan masyarakat umum menunjukkan potensi besar dalam advokasi sosial kolektif.
Penutup
Aksi BEM Unpad hari ini bukan sekadar demonstrasi simbolik. Ini momentum penting dalam penegakan transparansi kebijakan dan legitimasi pemerintahan. Tuntutan 17+8 adalah cerminan harapan masyarakat terhadap pemerintah yang peka dan demokratis. Semoga DPR tidak hanya menerima dokumen tuntutan, tetapi juga menjalankan resolusi substansial yang sudah lama dibutuhkan rakyat.