Politics

Pelajari cara menilai kinerja DPR melalui Prolegnas, risalah rapat, dokumen legislasi, kehadiran, dan tindak lanjut aspirasi secara berbasis bukti.

Pelajari cara memantau APBD daerah melalui SIPD, KUA-PPAS, DPA, laporan realisasi, dan data pengadaan secara sistematis dan berbasis bukti.

Pelajari cara menyampaikan masukan RUU melalui RDPU, SIMASLEG, dan dokumen resmi dengan argumen berbasis pasal, bukti, serta mekanisme tindak lanjut.

Pelajari cara membaca putusan Mahkamah Konstitusi, memahami amar, pertimbangan hukum, status perkara, serta dampaknya bagi kebijakan publik.

Komisi II DPR membentuk Panja RUU Pemilu pada 29 September 2026 untuk membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 secara jangka panjang.

DPR bersama pemerintah mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.106,26 triliun dan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.

GKSR mengusulkan ambang batas parlemen 1 persen untuk Pemilu 2029. Revisi UU Pemilu masih membahas opsi 5 persen hingga 6 persen.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan belum final. DIM bertambah menjadi lebih dari 2.100, sementara DPR dan pemerintah menargetkan pengesahan Oktober 2026.

Pembahasan RUU Satu Data Indonesia di DPR memasuki tahap krusial. Status, kewenangan, dan pertanggungjawaban lembaga pengelola menjadi sorotan.

Pelajari cara memantau kinerja DPR melalui agenda sidang, risalah rapat, JDIH, serta status pembahasan RUU secara kritis dan berbasis dokumen.