Di DPR, Kepala BPS Tegaskan Data Ekonomi dan Kemiskinan Bukan Hasil Manipulasi
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, membantah keras tuduhan manipulasi data terkait pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 dan angka garis kemiskinan nasional. Penjelasan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI.
Klarifikasi Data Pertumbuhan Ekonomi
- PDB kuartal II 2025 sebesar 5,12% jauh di atas ekspektasi para ekonom (4,6–4,9%), menimbulkan spekulasi publik tentang kemungkinan rekayasa data.
- Amalia menegaskan bahwa metodologi yang digunakan mengikuti standar internasional dari Komisi Statistik PBB (SNA) dan lembaga global lain, dengan pengawasan ketat dan quality assurance pada setiap langkah pengolahan data.
- BPS mengolah lebih dari 1.058 variabel data, mencakup level nasional dan provinsi/kabupaten/kota, serta menggunakan survei langsung dan data administrasi untuk memproduksi statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penjelasan tentang Garis Kemiskinan
- Terkait narasi bahwa BPS sengaja menurunkan garis kemiskinan untuk memperbaiki data, Amalia menolaknya: angka tersebut justru naik menjadi Rp 609.160 per orang per bulan (Maret 2025) dibanding sebelumnya.
- Tingkat kemiskinan nasional berada di kisaran 8,47%, atau setara 23,85 juta jiwa, dengan angka kemiskinan pedesaan (11,03%) masih jauh di atas perkotaan (6,73%).
- Amalia juga mengingatkan agar publik lebih bijak dalam membaca data: berada sedikit di atas garis kemiskinan belum berarti masuk kategori kaya, karena terdapat kelompok “rentan miskin” dan kelas menengah yang perlu dipahami secara lebih seksama.
Ringkasan Klarifikasi Kepala BPS
| Isu | Penjelasan Amalia Widyasanti |
|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | Dihitung berdasarkan survei & data administrasi, dengan metode standar PBB (SNA). |
| Garis Kemiskinan | Tidak diturunkan secara sengaja data justru tercatat naik; angka kemiskinan masih signifikan. |
| Persepsi Publik | Perlu literasi data agar tidak salah tafsir atas pergerakan angka statistik. |
| Kredibilitas BPS | Diakui secara internasional, sekaligus menjadi pusat data besar (UN Regional Hub). |
Kesimpulan
Klarifikasi pihak BPS ini harus dilihat sebagai upaya penting untuk menjaga kredibilitas lembaga statistik di tengah kritik publik dan politisi. Dengan metodologi statistik baku, pengawasan mutu, dan ketahanan metodologis, BPS berupaya memastikan data yang disampaikan tetap akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.