Golkar, PAN, dan NasDem Nonaktifkan Kader DPR yang Menuai Kontroversi Publik
Sejumlah fraksi partai—Golkar, PAN, dan NasDem—memutuskan untuk menonaktifkan perwakilan mereka di DPR RI yang menimbulkan kemarahan publik menyusul pernyataan kontroversial soal kenaikan tunjangan anggota dewan.
Rincian Penonaktifan Kader DPR
- Golkar menonaktifkan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR, efektif sejak 1 September 2025. Keputusan ini diambil untuk menjaga disiplin dan etika setelah pernyataannya yang dianggap menyepelekan protes publik terhadap kenaikan tunjangan.
- PAN menonaktifkan dua kader: Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya). Langkah ini diambil oleh DPP PAN menyusul dinamika protes masyarakat belakangan ini, menurut pernyataan internal fraksi.
- NasDem pun telah melakukan tindakan serupa. Dua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dicopot dari posisinya di DPR karena dianggap mencederai perasaan rakyat.
Mengapa Ini Terjadi?
Penonaktifan ini dilakukan karena pernyataan dari para anggota DPR yang dianggap tak sensitif terhadap aspirasi rakyat—terutama saat demonstrasi menolak kenaikan tunjangan dewan memuncak.
- Adies Kadir sebelumnya menyatakan penaikan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan sebagai hal yang wajar.
- Sahroni menyebut pengkritik DPR sebagai “orang tolol sedunia,” dan Nafa Urbach mengeluhkan kemacetan dalam nada yang dianggap tak empatik di tengah kondisi publik yang sulit.
Langkah ini diambil sebagai sinyal bahwa partai politik mendengar aspirasi publik dan berupaya memperbaiki citra, sekaligus menjaga akuntabilitas internal.
Tabel Ringkasan Langkah Partai
| Partai | Anggota Dicopot | Alasan Resmi |
|---|---|---|
| Golkar | Adies Kadir | Menjaga disiplin dan etika dewan |
| PAN | Eko Patrio & Uya Kuya | Respons atas dinamika publik |
| NasDem | Ahmad Sahroni & Nafa Urbach | Pernyataan mencederai perasaan rakyat |
Kesimpulan
Langkah mem-nonaktifkan anggota DPR oleh Golkar, PAN, dan NasDem mencerminkan teguran terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari harapan publik. Ini juga mencerminkan tekanan kuat dari demonstrasi yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap elit politik saat kondisi sosial ekonomi tengah berat.