Indonesia Responsif: Siap Tampung 2.000 Warga Gaza di Pulau Galang, UN Lewat WHO Apresiasi
Pemerintah Indonesia menanggapi secara positif inisiatif Program Kemanusiaan PBB (melalui WHO) terkait kondisi krisis di Gaza dengan menyatakan kesiapan untuk menampung hingga 2.000 warga Gaza di Pulau Galang, sebagai tempat penampungan sementara untuk pengungsi yang terluka, anak yatim, dan warga yang memerlukan pemulihan medis.
Sejarah Pulau Galang sebagai Lokasi Pengungsian
Pulau Galang pernah menjadi taman bagi sekitar 250.000 pengungsi Vietnam yang tiba lewat jalur laut antara tahun 1979–1996. Pengungsi ini mengasingkan diri di kamp sementara sebelum direlokasi ke negara ketiga seperti AS, Kanada, dan Australia. Berdasarkan pengalamannya, inisiatif saat ini mencontoh metode kemanusiaan yang pernah berhasil diterapkan Indonesia di masa lalu.
Pernyataan Presiden dan Fokus Ihtiar Kemanusiaan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia bersedia menampung sekitar 1.000 warga Palestina pada gelombang pertama — khususnya mereka yang terluka, mengalami trauma, dan anak-anak yatim. Negara bersedia menyediakan fasilitas sementara hingga kondisi Gaza dinilai cukup aman untuk mereka kembali. Menurut rencana yang dikomunikasikan Menlu Sugiono, total kapasitas bisa mencapai 2.000 orang, tergantung perkembangan situasi.
Apresiasi WHO dan Sorotan Produksional
Program Kemanusiaan PBB—melalui WHO—menyambut langkah Indonesia sebagai tindakan nyata yang sejalan dengan tanggung jawab global dalam menangani krisis kemanusiaan. Penanganan difokuskan pada korban konflik: korban luka dan anak-anak yang kehilangan keluarga.“Indonesia menawarkan tempat aman berorientasi medis dan psikologis bagi para pengungsi traumatized,” begitu menurut pengamat WHO.
Respons Beragam dari Publik dan Akademisi
Meskipun dalam ranah diplomatik, langkah ini mendapat apresiasi sebagai tunjang reputasi kemanusiaan Indonesia secara global. Namun, sejumlah lembaga dan akademisi menekankan pentingnya dialog langsung dengan masyarakat Gaza untuk memastikan evakuasi sifatnya benar-benar sukarela dan tidak pemindahan paksa. Beberapa pihak menyoroti risiko perubahan demografis yang bisa dikonstruksi sebagai bentuk “pembersihan” wilayah, sehingga penekanan tetap perlu pada sifat sementara dan ahli wilayah setempat juga harus dilibatkan.
Sorotan Akademisi UGM
Profesor Siti Mutiah Setiawati dari UGM menyebut, relokasi ini tidak melanggar prinsip politik luar negeri Indonesia selama berlangsung sementara dan aman secara teknis. Ia justru menyarankan peningkatan bantuan melalui lembaga internasional seperti UNRWA mampu memberikan dampak lebih luas dengan biaya dan risiko lebih rendah.
Kesimpulan
- Indonesia siap menampung hingga 2.000 warga Gaza — terutama korban konflik — dengan fasilitas penampungan sementara di Pulau Galang.
- Langkah ini diapresiasi oleh WHO dan mencerminkan diplomasi kemanusiaan aktif Indonesia dalam konflik internasional.
- Meskipun demikian, sejumlah ahli menekankan bahwa evakuasi ini perlu bersifat sukarela dan memiliki pengawasan hak asasi yang kuat, serta menjadi solusi sementara, bukan permanen.
- Relevansi sejarah dan kelengkapan sistem penanganan pengungsi menjadi modal penting bagi efektivitas inisiatif ini.