Jokowi Dipanggil Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu, Minta Penundaan Percobaan karena Alasan Kesehatan
Laporan Polisi dan Panggilan Formal
Polda Metro Jaya baru-baru ini mengirimkan panggilan pemeriksaan kepada Presiden ke‑7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pelapor dalam laporan dugaan ijazah palsu. Pelaporan tersebut dilayangkan oleh tokoh publik seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dokter Tifa (Tifauzia Tyassuma), dan beberapa pihak lainnya. Kasus ini telah bergulir sejak 2022 dan kembali mencuat pada awal 2025.
Permintaan Penundaan Pemeriksaan oleh Jokowi
Melalui akun resmi Kompas.com di X, Jokowi mengajukan permintaan penundaan pemeriksaan karena kondisi kesehatannya. Ia menyebut belum diizinkan untuk bepergian jauh, sehingga membutuhkan penjadwalan ulang tahapan penyidikan.
Dugaan Ijazah Palsu & Fakta Autentikasi
Isu ini bermula dari klaim perbedaan font pada ijazah Jokowi yang dipublikasikan di media sosial. Beberapa pihak mempermasalahkan keaslian ijazah tersebut, sementara UGM dan lembaga penyidik Bareskrim Polri telah menyatakan dokumen asli dan sah lewat pemeriksaan forensik font pada 22 Mei 2025.
Kritik dari Pendukung dan Lawan Politik
Tokoh seperti Roy Suryo mengkritik sikap Jokowi yang dianggap tidak kooperatif akibat menunda pemeriksaan, meski hadir di beberapa acara publik lainnya. Sementara dari pihak pelapor, tuntutan penyitaan ijazah asli sempat diajukan ke Polda Metro Jaya.
Tanggapan Hukum & Protokol Pemeriksaan
Sebagai pelapor, Jokowi memiliki hak memperoleh perlakuan khusus sesuai undang‑undang—salah satunya adalah penjadwalan ulang jika sedang tidak sehat. Polda juga menindaklanjuti laporan tim Jokowi terkait ketidakhadiran dan mengkaji syarat kesehatan untuk memberikan pemeriksaan lanjutan.
Apa Arti Bagi Kasus Ini ke Depan?
- Penguatan posisi Jokowi sebagai pihak yang merasa dirugikan, sementara aparat hukum memastikan prosedur dipatuhi dengan adil.
- Potensi diskusi publik soal otoritas UGM, legalitas ijazah, dan dampak politis kasus ini.
- Kemungkinan agenda lanjutan, termasuk pemeriksaan saksi atau ahli dokumen, tergantung waktu dan kesehatan Jokowi.
Dampak Politik & Sosial
- Diskursus legitimasi pendidikan publik figur: Masyarakat dan media kembali memperdebatkan pentingnya keterbukaan dokumen pejabat.
- Penggunaan hukum sebagai instrumen politik: Dugaan ini mencerminkan potensi pemanfaatan isu hukum dalam sengketa ideologis atau elektoral.
- Peran pemerintah dan lembaga pendidikan: UGM dan Bareskrim sudah memberi klarifikasi, namun publik bisa menuntut audit dan transparansi lebih lanjut.
Mengapa Kasus Ini Masih Berlanjut?
Walaupun institusi resmi telah menyatakan ijazah Jokowi autentik, fakta bahwa beberapa individu tetap mengajukan laporan mengindikasikan:
- Masih adanya keraguan publik dan tekanan politis
- Agenda untuk membuat ini sebagai isu berkelanjutan
- Hak pelapor untuk menggunakan saluran hukum meskipun bandingnya telah dilakukan
Langkah Selanjutnya
- Polda Metro kemungkinan akan menetapkan jadwal baru setelah kondisi Jokowi membaik
- Bila diperlukan, pemeriksaan keduanya bisa meliputi teknologi verifikasi dokumen dan saksi ahli
- Proses ini bisa berujung klarifikasi final dari aparat hukum dengan rekomendasi lebih lanjut jika ditemukan kekurangan
Kesimpulan
Kasus ijazah Jokowi masih dalam tahap penanganan hukum. Meskipun pihak terkait telah menyatakan dokumen tersebut sah, panggilan dan penundaan pemeriksaan menunjukkan dinamika yang melibatkan hukum, politik, dan kesehatan. Dengan penjadwalan ulang, publik menunggu tindak lanjut apakah kasus ini akan berakhir dengan kejelasan atau berpotensi berlarut.