Panitia Ad Hoc MPR Bahas Keabsahan Jadwal Pemilihan Wapres 23 November
JAKARTA — Panitia Ad Hoc MPR menjadwalkan rapat lanjutan pada Senin, 23 November 2026, untuk membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Salah satu agenda yang akan dikaji adalah keabsahan jadwal sidang pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pada 9 Desember 2026.
Pembahasan itu berlangsung setelah muncul perdebatan mengenai cara menghitung tenggat 14 hari untuk pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Mahfud MD menilai tenggat tersebut seharusnya dihitung sebagai 14 hari kerja. Dengan perhitungan itu, jadwal sidang pada 9 Desember berpotensi perlu ditinjau kembali apabila Presiden belum menyerahkan nama calon sesuai ketentuan yang berlaku.
Panitia Ad Hoc menyatakan masukan tersebut akan dipelajari dalam rapat. Namun, sampai 21 November 2026, belum ada perubahan resmi terhadap jadwal sidang 9 Desember. Karena itu, status jadwal tersebut masih menjadi agenda pembahasan, bukan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah.
Rapat 23 November Bahas Dasar Hukum
Rapat lanjutan pada 23 November akan mempertimbangkan sejumlah dasar hukum yang mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden. Ketentuan yang dibahas mencakup UUD 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Pembahasan tersebut diperlukan untuk memastikan tahapan pengisian jabatan berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusional dan tata tertib kelembagaan. Panitia Ad Hoc akan menelaah hubungan antara batas waktu pengajuan calon oleh Presiden, penerimaan nama calon oleh MPR, serta pelaksanaan sidang pemilihan dan pelantikan.
Dengan demikian, rapat tidak hanya membahas tanggal pelaksanaan sidang. Panitia juga perlu memeriksa urutan setiap tahapan dan dasar penetapan waktunya. Hasil pembahasan nantinya menjadi dasar bagi MPR untuk menentukan apakah jadwal yang telah disusun tetap dapat digunakan atau perlu disesuaikan.
Perdebatan tentang Tenggat 14 Hari Kerja
Perdebatan muncul dari penafsiran atas batas waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden. Mahfud MD berpendapat bahwa batas 14 hari seharusnya dimaknai sebagai 14 hari kerja, bukan 14 hari kalender.
Menurut pandangan tersebut, sidang pemilihan wakil presiden semestinya digelar setelah lewat 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon dari Presiden. Mahfud juga menyarankan agar sidang ditunda apabila jadwal yang tersedia belum memenuhi penghitungan tersebut.
Pandangan itu menjadi salah satu masukan yang akan dipertimbangkan Panitia Ad Hoc. Meski demikian, tafsir hukum tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi MPR. Keabsahan jadwal dan tahapan pemilihan masih menunggu pembahasan serta keputusan lembaga yang berwenang.
Perkiraan Penyerahan Dua Nama Calon
MPR sebelumnya memperkirakan Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada 25 November 2026. Waktu penyerahan tersebut menjadi bagian penting dalam menghitung tahapan selanjutnya, termasuk batas waktu 14 hari yang menjadi pokok perdebatan.
Apabila dua nama calon diserahkan pada tanggal tersebut, MPR perlu menentukan bagaimana penghitungan tenggat diterapkan berdasarkan ketentuan konstitusi, UU MD3, dan Tata Tertib MPR. Perbedaan antara hari kalender dan hari kerja dapat menghasilkan tanggal pelaksanaan yang berbeda.
Karena penyerahan nama calon diperkirakan berlangsung setelah rapat Panitia Ad Hoc pada 23 November, pembahasan lanjutan dapat menjadi dasar untuk menyusun atau mengonfirmasi langkah berikutnya. Sampai ada keputusan resmi, tanggal 9 Desember tetap merupakan jadwal yang sebelumnya disebutkan oleh MPR.
Kekosongan Jabatan Wakil Presiden
Jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026. Kekosongan tersebut memicu proses konstitusional untuk memilih wakil presiden pengganti.
UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sidang tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan batas waktu 60 hari menjadi kerangka umum bagi proses pengisian jabatan. Di dalam kerangka itu, masih terdapat tahapan pengajuan calon oleh Presiden dan pelaksanaan sidang MPR. Karena itu, penentuan jadwal harus memperhatikan keseluruhan rangkaian, bukan hanya batas akhir 60 hari.
Status Jadwal Pemilihan Wapres
Hingga 21 November 2026, belum terdapat pengumuman resmi mengenai perubahan jadwal sidang pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pada 9 Desember. Panitia Ad Hoc masih menempatkan persoalan tersebut dalam tahap kajian.
Informasi mengenai jadwal pemilihan wapres pengganti Gibran perlu dibedakan antara agenda yang telah disebutkan MPR dan tafsir hukum yang disampaikan pihak lain. Jadwal 9 Desember merupakan jadwal yang sebelumnya diperkirakan atau disampaikan dalam rangkaian persiapan MPR, sedangkan penilaian mengenai penghitungan 14 hari kerja merupakan pandangan hukum Mahfud MD.
Dengan adanya rapat pada 23 November, MPR akan memiliki ruang untuk menilai kembali dasar hukum dan urutan waktu proses tersebut. Sampai rapat dan keputusan resmi berlangsung, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa sidang pada 9 Desember pasti tidak sah ataupun pasti harus ditunda.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pembahasan Panitia Ad Hoc, penyerahan dua nama calon oleh Presiden, serta keputusan resmi MPR mengenai tahapan pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden.
