Rusia Resmi Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan
MOSKWA & KABUL, 4 Juli 2025 – Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban (Islamic Emirate of Afghanistan) setelah menerima surat kepercayaan duta besar baru di Kabul, membuka babak baru dalam hubungan diplomatik bilateral .
📌 Rincian Pengakuan
- Tanggal 3 Juli 2025: Rusia menerima kredensial duta besar Taliban, menjadikannya pengakuan diplomatik penuh.
- Rusia official statement: Menyebut langkah ini akan “memberi dorongan bagi pengembangan kerjasama produktif di berbagai bidang” seperti keamanan, pemberantasan narkoba, energi, transportasi, pertanian, dan infrastruktur .
- Reaksi Taliban: Menyambut keputusan ini sebagai tindakan “berani” dan berharap diikuti negara lain.
🌏 Implikasi Diplomatik
| Aspek | Dampak |
|---|---|
| Kerjasama Keamanan & Bekung Terorisme | Rusia akan bantu lawan ISIS-K dan kejahatan lintas batas. |
| Diplomasi Energi & Infrastruktur | Keterlibatan Rusia memungkinkan proyek energi, transportasi, dan agrikultur Afghanistan berkembang . |
| Pengaruh Geopolitik | Sinyal bahwa Rusia tak tunduk pada tekanan Barat dan ingin memperluas pengaruh di Asia Tengah . |
⚠️ Tantangan & Skeptisisme
- Simbolisme vs realitas: Pakar menilai pengakuan ini lebih bersifat simbolis, karena layanan dasar Afghans masih tergantung pada bantuan internasional .
- Isu HAM & Pengakuan Internasional: Negara-negara Barat—dan PBB—belum memberikan pengakuan formal karena penindasan terhadap hak perempuan dan pelanggaran HAM di Afghanistan .
🔜 Langkah Berikutnya
- Mulai proyek bilateral di sektor keamanan, narkoba, energi, dan infrastruktur.
- Negosiasi lanjutan: Rusia mendesak negara lain untuk mengikuti jejaknya, tetapi Barat tetap waspada.
- Pergerakan regional: Pengakuan ini bisa memicu lebih banyak negara di Asia dan Timur Tengah untuk membuka hubungan resmi dengan Kabul.
✍️ Kesimpulan
Rusia resmi mengakui Taliban pada 3 Juli 2025, membuka jalan untuk kerjasama lanjutan di berbagai sektor. Namun, langkah ini hingga kini masih simbolik, karena masih menunggu pengakuan global yang lebih luas—terutama dari negara-negara Barat—dengan syarat penghormatan hak asasi manusia.