Thailand Tolak Mediasi Pihak Ketiga, Pilih Jalur Negosiasi Bilateral dengan Kamboja
Thailand menyatakan tegas menolak segala upaya mediasi oleh negara ketiga dalam krisis perbatasan yang terjadi dengan Kamboja. Pemerintah Bangkok menegaskan akan menyelesaikan sengketa hanya melalui komunikasi langsung secara bilateral setelah menyerukan bahwa Kamboja harus terlebih dahulu menghentikan serangan sebelum negosiasi bisa dimulai.
Latarnya: Ketegangan yang Meningkat
Sejak 28 Mei 2025, skirmish kecil terjadi antara kedua negara yang berujung pada kematian seorang tentara Kamboja. Namun perseteruan kembali memuncak pada 24 Juli 2025, ketika serangan udara jet F‑16 dilancarkan Thailand setelah artileri dan roket dari pihak Kamboja dilaporkan menyerang pasukan Thailand. Konflik ini menjadi yang paling serius dalam lebih dari satu dekade.
Tabrakan militer dan saling tuduh mulai terjadi di berbagai titik perbatasan, menuju penggunaan drone, BM‑21, dan cluster munitions. Hingga saat ini, korban sipil terus bertambah.
Penolakan Mediasi Internasional
Dalam konferensi pers, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, menegaskan bahwa pihaknya tidak memerlukan intervensi pihak ketiga, termasuk tawaran dari Amerika Serikat, China, maupun Malaysia—yang saat ini memimpin ASEAN. Mediasi luar hanya akan dilakukan jika semua kekerasan dihentikan terlebih dahulu.
Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Sementara, Phumtham Wechayachai, menyampaikan bahwa mediasi sebaiknya dilakukan setelah situasi benar-benar kondusif dan kekerasan berhenti. Ia memperingatkan bahwa konflik “bisa berkembang menjadi perang penuh”, meski saat ini masih terbatas.
Dampak: Korban Sipil, Pengungsi, dan Kerusakan Diplomatik
Perkembangan terpanas menewaskan setidaknya 16 orang, mayoritas warga sipil Thailand, dan melukai banyak orang lain. Sekitar lebih dari 130.000 penduduk Thailand dan ribuan warga Kamboja terdorong mengungsi karena konflik meningkat di berbagai daerah perbatasan. Situs-situs warisan dunia seperti candi Preah Vihear turut terancam setelah terkena dampak kekerasan.
Thailand dan Kamboja juga saling tarik-menarik diplomatik: Thailand menarik duta besarnya dari Phnom Penh, Kamboja membalasnya, dan masing-masing pihak saling tuduh soal penyebaran ranjau atau serangan meriam ilegal.
Akar Konflik Historis
Sengketa perbatasan ini bukan baru. Ia berakar dari peta kolonial Prancis-Siam (1907), dan keputusan Mahkamah Internasional untuk mendukung kedaulatan Kamboja atas situs Preah Vihear pada tahun 1962 dan 2013. Thailand menolak yurisdiksi ICJ dan tetap mengedepankan solusi bilateral.
Selain itu, spillover politik juga memperuncing situasi. Paetongtarn Shinawatra, Perdana Menteri Thailand, diskors oleh Mahkamah Konstitusi pada awal Juli terkait skandal rekaman panggilan telepon dengan mantan PM Kamboja Hun Sen, yang memicu krisis koalisi dan memicu gelombang kritik nasionalis.
Sikap Internasional
Berbagai lembaga internasional, seperti UN Security Council, telah dijadwalkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas situasi ini. ASEAN, melalui Malaysia sebagai ketua, menawarkan mediasi damai tapi ditolak oleh Thailand karena prinsip non-intervensi dan pendekatan bilateral.
Amerika Serikat, China, dan negara lain telah menyerukan agar kekerasan segera dihentikan dan hak warga sipil dijaga. Namun Thailand menyatakan bahwa proses penyelesaian hanya akan efektif jika dilakukan langsung antara pihak terkait, tanpa keterlibatan pihak luar.
Masa Depan Dialog
Thailand menjadikan negosiasi bilateral sebagai satu-satunya jalur diplomatik yang akan ditempuh, dengan syarat: Kamboja terlebih dahulu menghentikan serangan. Hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda gencatan senjata atau resolusi damai segera.
Namun pendekatan bilateral ini memiliki risiko:
- Minimnya tekanan internasional yang mungkin memperlambat de-eskalasi
- Kamboja memilih untuk mengajukan sengketa ke ICJ yang ditolak oleh Thailand
- Konflik bisa publik stagnan tanpa titik temu diplomatik
Skenario terbaik adalah gencatan senjata dini dan dialog di bawah mekanisme ASEAN jika mediasi luar dianggap wajar. Tapi untuk saat ini, jalur tersebut belum dapat dilakukan.
Ringkasan Poin Utama
| Isu Utama | Penjelasan |
|---|---|
| Sikap Thailand | Tolak mediasi pihak ketiga; mendukung negosiasi bilateral |
| Kondisi Mediasi | Kamboja harus hentikan kekerasan sebelum dialog dimulai |
| Korban & Pengungsi | ±16 tewas, 130.000 evakuasi warga sipil |
| Sengketa Sejarah | Berasal dari peta kolonial Prancis-Siam dan ICJ 1962/2013 |
| Politik Thailand | PM Paetongtarn diskors, muncul nasionalisme ekstrem |
| Internasional & ASEAN | ASEAN tawarkan mediasi, UN Security Council terlibat |
| Jalan ke Depan | Upaya bilateral tetap dominan; mediasi multilateral ditolak |