Trump Desak Korea Selatan Bayar Bantuan Militer AS, Hubungan Kedua Negara Memanas
Sekutu Lama AS-Korsel Bersitegang Soal Biaya Pertahanan
Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan kembali diuji setelah Presiden Donald Trump mendesak Seoul untuk membayar lebih banyak biaya pertahanan. Dalam pernyataannya yang dilansir oleh sejumlah media, Trump menegaskan bahwa kehadiran pasukan militer AS di Semenanjung Korea tidak boleh lagi sepenuhnya ditanggung Washington.
“Sudah saatnya Korea Selatan membayar harga yang pantas atas perlindungan yang mereka nikmati,” ujar Trump dalam pidato singkat di Gedung Putih, Rabu (9/7/2025).
Trump mengklaim bahwa biaya menjaga sekitar 28.500 tentara AS di Korea Selatan sangat besar, sementara kontribusi Korsel dinilai masih di bawah ekspektasi pemerintahannya.
Trump Kembali ke Retorika Lama
Sikap Trump ini mengingatkan publik pada kebijakannya di periode pertama masa kepresidenannya. Saat itu, Trump memang kerap menuntut sekutu NATO maupun Asia untuk meningkatkan kontribusi biaya pertahanan bersama.
Meski sempat mereda pada masa pemerintahan berikutnya, kini retorika ‘America First’ kembali menggema. Trump menilai banyak sekutu terlalu bergantung pada payung militer AS tanpa beban biaya yang seimbang.
“Jika Korsel tidak mau menanggung beban yang lebih besar, kami akan pertimbangkan penyesuaian jumlah pasukan,” tegas Trump dalam konferensi pers tersebut.
Tanggapan Pemerintah Korea Selatan
Pemerintah Korea Selatan langsung merespons tegas pernyataan Trump. Melalui Kementerian Pertahanan, Seoul menyebut bahwa kontribusi biaya penempatan pasukan AS sudah meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir.
Menteri Pertahanan Korsel, Shin Won-sik, menegaskan, “Kami tidak bisa hanya dianggap penumpang gratis. Kontribusi kami tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dukungan logistik, pangkalan militer, serta kerjasama intelijen.”
Seoul juga menekankan bahwa kehadiran militer AS di Korea Selatan tidak hanya mengamankan Semenanjung Korea, tetapi juga menjaga stabilitas Asia Timur secara keseluruhan, terutama menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara.
Isu Biaya Perlindungan Sudah Lama Jadi Gesekan
Isu pembagian biaya pertahanan antara AS dan Korsel memang bukan hal baru. Sejak Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada 1953, AS menempatkan pasukan secara permanen di Korea Selatan sebagai penyeimbang kekuatan Korea Utara.
Negosiasi Special Measures Agreement (SMA) terkait pembiayaan ini selalu menjadi proses alot. Pada 2020 lalu, saat Trump masih menjabat di periode pertamanya, negosiasi sempat memanas karena AS meminta kenaikan kontribusi hingga 50 persen, memicu protes luas di Korea Selatan.
Sentimen Publik di Korsel Mulai Gerah
Di sisi lain, warga Korea Selatan mulai menunjukkan sentimen ‘jengah’ pada retorika Trump. Sebagian publik beranggapan AS terlalu sering menjadikan isu pertahanan sebagai kartu tawar politik, padahal masyarakat Korsel sudah menanggung biaya pertahanan nasional yang besar, termasuk modernisasi militer.
“Pasukan AS memang penting, tetapi kalau caranya begini terus, hubungan sekutu bisa retak,” kata Han Ji-hoon, dosen hubungan internasional di Seoul, dikutip Kompas Global.
Survei terbaru di Korsel juga menunjukkan meningkatnya suara yang mendukung penguatan militer domestik agar tidak bergantung penuh pada pasukan AS.
Korea Utara Bisa Ambil Kesempatan
Di balik ketegangan dua sekutu, para analis menilai situasi ini bisa dimanfaatkan Korea Utara. Pyongyang disebut bisa membaca celah retaknya hubungan Washington-Seoul untuk menguji respons pertahanan di perbatasan.
“Korea Utara selalu menunggu momentum seperti ini. Kalau AS dan Korsel sibuk berdebat, Pyongyang akan semakin berani dengan uji coba rudal jarak pendek,” kata Joseph Kim, analis keamanan di Asan Institute for Policy Studies.
Sebagai bukti, beberapa pekan terakhir, Korea Utara dilaporkan kembali melakukan aktivitas militer di zona demiliterisasi (DMZ) dan menguji drone intai ke wilayah perairan Korsel.
Komentar Jepang dan Negara Sekitar
Isu ketegangan sekutu AS–Korsel juga jadi sorotan Tokyo. Pemerintah Jepang mengingatkan bahwa stabilitas Korea Selatan dan kehadiran militer AS di Semenanjung Korea sangat penting bagi keamanan regional.
“Kami berharap dialog antara Washington dan Seoul bisa menghasilkan solusi yang adil,” kata Menteri Luar Negeri Jepang.
Sementara itu, China yang selama ini mengawasi ketat aktivitas militer di Asia Timur, memilih bungkam. Namun beberapa pengamat meyakini Beijing akan memanfaatkan celah keretakan ini untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan.
Ancaman Penarikan Pasukan AS, Apakah Mungkin?
Trump memang menyinggung opsi penarikan pasukan, tetapi sebagian besar analis menilai hal ini masih sulit direalisasikan dalam waktu dekat. Pasalnya, selain perlu persetujuan Kongres, AS juga memiliki kepentingan strategis di Semenanjung Korea sebagai pangkalan militer terdekat ke China dan Rusia.
“Retorika Trump bisa saja tekanan negosiasi, tetapi faktanya pangkalan AS di Korsel adalah aset geopolitik yang mahal untuk ditinggalkan,” kata Michael Thompson, peneliti keamanan regional.
Harapan Dialog di Tengah Ketegangan
Meski ketegangan meningkat, jalur diplomasi masih terbuka. Pemerintah Korea Selatan berharap pembicaraan formal terkait pembaruan perjanjian biaya pertahanan bisa digelar dalam beberapa pekan ke depan.
Sejumlah diplomat senior di Washington juga meminta agar Trump mempertimbangkan ulang sikapnya, agar tidak merusak hubungan aliansi yang sudah terjalin puluhan tahun.
Penutup – Sekutu Lama Diuji Isu Biaya
Desakan Trump agar Korea Selatan membayar lebih banyak biaya perlindungan menambah daftar panjang tantangan hubungan AS-Korsel. Di satu sisi, AS merasa terbebani anggaran pertahanan luar negeri yang besar. Di sisi lain, Korsel menilai kehadiran pasukan AS juga menjaga kepentingan Washington di Asia Timur.
Publik di kedua negara pun akan terus memantau, apakah retorika ini hanya sekadar taktik tawar-menawar atau benar-benar akan berdampak pada penyesuaian kebijakan militer di lapangan. Yang jelas, keamanan Semenanjung Korea kini kembali jadi sorotan dunia.