Trump Turunkan Tarif Impor Produk Indonesia Jadi 1,9 Persen, Ini Empat Syaratnya
Kebijakan Tarif Baru dari Presiden Trump
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat kebijakan perdagangan yang mengejutkan.
Dalam pernyataan resminya, Trump mengumumkan bahwa pemerintah AS akan menurunkan tarif impor produk dari Indonesia menjadi hanya 1,9 persen, jauh lebih rendah dari sebelumnya yang berkisar di angka 4–5 persen.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi Trump untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara mitra di kawasan Indo-Pasifik, di tengah rivalitas dagang yang memanas dengan China.
Indonesia Masih Masuk Jalur ‘Preferensi Khusus’
Indonesia memang masuk dalam daftar negara yang masih dianggap strategis bagi pasar AS, terutama untuk produk hasil industri manufaktur, pertanian, hingga komoditas perkebunan.
Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, menyebut penurunan tarif ini bisa jadi angin segar bagi pelaku ekspor Indonesia yang selama ini harus bersaing ketat dengan produk sejenis dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
“Pasar AS itu besar sekali. Kalau bea masuk turun jadi 1,9 persen, ini peluang bagi produk UMKM sampai industri besar untuk naik kelas,” kata Zulhas di Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Empat Syarat yang Harus Dipenuhi
Meski terdengar menguntungkan, penurunan tarif impor ini tidak gratis. Pemerintah AS menetapkan empat syarat yang wajib dipenuhi oleh eksportir Indonesia dan pemerintah RI.
Berikut rinciannya:
1. Kualitas Produk Harus Tersertifikasi Standar AS
Produk ekspor Indonesia harus memenuhi standar kualitas Amerika Serikat, mulai dari keamanan bahan baku, proses produksi, hingga sertifikasi ramah lingkungan.
AS menekankan produk-produk seperti makanan, furniture, tekstil, dan barang elektronik harus lolos uji ketat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan konsumen.
2. Peningkatan Keterlacakan Rantai Pasok
Trump menuntut adanya sistem traceability yang transparan.
Artinya, setiap produk harus bisa dilacak mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi.
Ini jadi tantangan bagi banyak pelaku usaha kecil karena infrastruktur data rantai pasok di Indonesia masih lemah.
3. Perlindungan Tenaga Kerja
Syarat berikutnya adalah kepatuhan pada perlindungan hak pekerja.
AS akan memantau apakah pabrik dan industri di Indonesia bebas dari praktik pekerja anak, kerja paksa, serta membayar upah layak sesuai standar ILO.
Isu tenaga kerja ini sering jadi sorotan Washington dalam evaluasi GSP (Generalized System of Preferences) di masa lalu.
4. Komitmen Pengurangan Emisi Karbon
Yang tak kalah penting, produk Indonesia harus menunjukkan komitmen penurunan emisi karbon.
Ini sejalan dengan kebijakan transisi energi bersih AS.
Perusahaan eksportir diharapkan memiliki kebijakan sustainability yang jelas dan dapat diaudit secara berkala.
Peluang Sekaligus Tantangan
Pengamat perdagangan internasional, Fithra Faisal, menilai kebijakan ini seperti pisau bermata dua.
Di satu sisi, tarif rendah membuka peluang produk Indonesia lebih kompetitif di AS. Namun di sisi lain, syaratnya tidak mudah dipenuhi, terutama oleh pelaku UMKM.
“Kualitas, sertifikasi, traceability, dan sustainability itu mahal. Perlu dukungan insentif pemerintah agar UKM kita bisa naik kelas,” katanya.
Komoditas yang Paling Diuntungkan
Komoditas yang diprediksi langsung terdampak positif antara lain tekstil dan produk pakaian jadi, furniture kayu, produk karet, kopi, serta udang beku.
Beberapa eksportir besar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera mengaku sudah bersiap memperkuat rantai pasok mereka agar tidak terhambat syarat ketat.
Potensi Naiknya Daya Saing dengan Negara Tetangga
Dengan penurunan tarif ini, produk Indonesia akan lebih kompetitif dibanding Vietnam dan Thailand yang bea masuknya masih di atas 2%.
Namun, Indonesia harus menjaga agar kualitas produk tidak turun hanya demi mengejar volume ekspor.
Respon Dunia Usaha
Ketua Umum Asosiasi Eksportir Indonesia, Benny Soetrisno, meminta pemerintah segera membuat peta jalan untuk membantu eksportir memenuhi syarat.
Mulai dari pendampingan sertifikasi, pembiayaan hijau, hingga digitalisasi rantai pasok.
“Kalau hanya pengusaha besar yang bisa penuhi syarat, UMKM akan tertinggal. Harus ada insentif kredit murah atau subsidi sertifikasi,” kata Benny.
Apresiasi Diplomasi Indonesia
Di sisi lain, penurunan tarif ini disebut tidak lepas dari lobi panjang diplomasi ekonomi Indonesia ke AS.
Pemerintah RI mengklaim telah beberapa kali melakukan pendekatan bilateral agar status Indonesia di jalur GSP tidak dihapus.
“Ini bukti Indonesia masih dipandang sebagai mitra strategis di Indo-Pasifik,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Jalan Masih Panjang
Turunnya tarif impor menjadi 1,9 persen memang kabar baik.
Namun, implementasi empat syarat dari Trump akan jadi ujian konsistensi pemerintah dan dunia usaha.
Masyarakat menanti bagaimana kebijakan ini diterjemahkan ke aksi nyata agar petani, pengrajin, dan pelaku UKM di seluruh Indonesia juga bisa merasakan manfaatnya.