Cara Menilai Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembentukan UU
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tidak cukup dibuktikan dengan adanya rapat dengar pendapat atau kanal pengiriman aspirasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah masyarakat benar-benar dapat menyampaikan pandangan, apakah pandangan itu dipertimbangkan, dan apakah pembentuk undang-undang menjelaskan tindak lanjutnya?
Kerangka untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan kerangka itu, warga dapat memeriksa sendiri apakah proses legislasi telah memenuhi prinsip partisipasi publik bermakna.
Memahami arti partisipasi publik bermakna
Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 menjamin masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, partisipasi tidak semestinya dibatasi hanya pada satu forum atau tahap tertentu.
Mahkamah Konstitusi kemudian merumuskan tiga hak penting yang menjadi ukuran partisipasi publik bermakna. Ketiganya adalah hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan.
- Hak untuk didengar. Masyarakat harus memiliki kesempatan yang wajar untuk menyampaikan pendapat, kritik, usulan, atau keberatan terhadap materi rancangan undang-undang.
- Hak agar pendapat dipertimbangkan. Masukan yang telah disampaikan tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Pembentuk undang-undang perlu menilai relevansi dan substansi masukan tersebut dalam proses penyusunan.
- Hak untuk memperoleh penjelasan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana masukan mereka diperlakukan, termasuk alasan apabila suatu usulan diterima, diubah, atau tidak digunakan.
Tiga hak ini membantu membedakan partisipasi yang substantif dari sekadar kehadiran administratif.
Siapa yang perlu dilibatkan?
Kelompok yang terdampak langsung oleh materi rancangan undang-undang merupakan pihak penting dalam proses konsultasi. Selain itu, masyarakat atau organisasi yang memiliki perhatian dan pengetahuan terkait isu yang dibahas juga perlu mendapat ruang untuk berpartisipasi.
Identifikasi peserta sebaiknya tidak hanya didasarkan pada siapa yang mudah diundang. Pembentuk undang-undang perlu memperhatikan keragaman pihak yang mungkin terkena dampak, termasuk kelompok yang memiliki kepentingan berbeda atau berpotensi mengalami kerugian akibat pengaturan tertentu.
Karena itu, saat menilai suatu proses legislasi, periksa apakah forum konsultasi melibatkan pihak yang relevan secara memadai. Pertanyaan yang dapat digunakan antara lain: siapa yang diundang, apakah kelompok terdampak memperoleh akses, dan apakah ada kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan?
Langkah memeriksa partisipasi publik dalam pembentukan UU
1. Telusuri naskah akademik dan draf RUU
Naskah akademik dan draf rancangan undang-undang menjadi titik awal pemeriksaan. Dokumen tersebut membantu masyarakat memahami masalah yang hendak diatur, tujuan pembentukan, serta rumusan norma yang sedang dibahas.
Bandingkan draf pada tahapan yang berbeda jika dokumennya tersedia. Perubahan rumusan dapat menunjukkan perkembangan pembahasan, tetapi belum otomatis membuktikan bahwa perubahan itu berasal dari masukan masyarakat. Untuk menjawabnya, diperlukan dokumen pendukung lain, seperti daftar masukan atau keterangan resmi mengenai proses penyusunan.
2. Periksa agenda dan daftar undangan rapat
Agenda rapat dapat menunjukkan kapan dan dalam forum apa partisipasi masyarakat dibuka. Daftar undangan membantu melihat pihak yang diberi kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pandangan.
Pemeriksaan ini perlu dilakukan secara kritis. Adanya agenda atau undangan membuktikan bahwa ruang formal telah disediakan, tetapi belum menjawab apakah peserta dapat menyampaikan pendapat secara efektif. Perhatikan pula apakah waktu, format, dan materi yang diberikan memungkinkan peserta mempersiapkan masukan.
3. Baca risalah dan bahan konsultasi
Risalah rapat merupakan salah satu bukti penting karena dapat memperlihatkan pokok pendapat yang disampaikan, pertanyaan yang muncul, serta respons pembentuk undang-undang. Bahan konsultasi juga membantu menilai apakah masyarakat menerima informasi yang cukup mengenai substansi rancangan.
Jangan hanya mencari daftar nama peserta. Perhatikan isi pembahasan: isu apa yang disampaikan, apakah keberatan tertentu dicatat, dan apakah terdapat tanggapan terhadap persoalan yang diajukan.
4. Cari daftar masukan masyarakat
Daftar masukan dapat memperlihatkan bahwa aspirasi masyarakat telah dihimpun secara sistematis. Dokumen ini idealnya memuat isu atau usulan yang disampaikan, pihak yang menyampaikan, serta konteks atau materi yang berkaitan.
Namun, tersedianya daftar masukan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa partisipasi telah bermakna. Ukuran berikutnya adalah apakah masukan itu dianalisis dan dipertimbangkan dalam pembentukan norma.
5. Periksa tindak lanjut atas masukan
Inilah tahap paling penting. Masyarakat perlu mencari keterangan mengenai tindak lanjut setiap masukan, misalnya apakah usulan diterima, diakomodasi sebagian, ditolak, atau masih dipertimbangkan.
Penolakan terhadap suatu usulan tidak dengan sendirinya menunjukkan kegagalan partisipasi. Pembentuk undang-undang dapat memiliki alasan hukum atau kebijakan untuk tidak menerima masukan tertentu. Yang penting, alasan tersebut dijelaskan dan proses pertimbangannya dapat ditelusuri.
Membedakan kanal aspirasi dan partisipasi yang bermakna
Portal resmi DPR menyediakan informasi mengenai aspirasi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Kanal semacam ini penting karena memberi akses bagi warga untuk mengetahui proses dan menyampaikan pandangan.
Meski demikian, keberadaan kanal tidak otomatis membuktikan bahwa partisipasi telah berjalan secara bermakna. Kanal hanya menjawab pertanyaan apakah masyarakat memiliki sarana untuk menyampaikan aspirasi. Penilaian yang lebih lengkap harus menjawab apakah aspirasi tersebut didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Dengan kata lain, jumlah surat, forum, atau peserta bukan satu-satunya ukuran. Kualitas dokumentasi dan keterlacakan tindak lanjut juga sangat penting.
Membuat daftar periksa sederhana
Warga dapat menggunakan daftar periksa berikut saat menilai proses pembentukan suatu undang-undang:
- Apakah naskah akademik dan draf RUU dapat diakses?
- Apakah masyarakat diberi kesempatan menyampaikan masukan secara lisan dan tertulis?
- Apakah kelompok yang terdampak langsung dilibatkan?
- Apakah agenda, daftar undangan, dan risalah rapat tersedia?
- Apakah masukan masyarakat dicatat secara jelas?
- Apakah terdapat keterangan tentang masukan yang diterima, diubah, atau ditolak?
- Apakah pembentuk undang-undang menjelaskan alasan dan tindak lanjut atas masukan tersebut?
Semakin banyak pertanyaan yang dapat dijawab dengan bukti dokumen, semakin kuat dasar untuk menilai kualitas partisipasi. Sebaliknya, jika informasi hanya menunjukkan adanya kanal atau forum tanpa keterangan mengenai tindak lanjut, kesimpulan yang dapat dibuat masih terbatas.
Memahami batas kesimpulan
Kritik masyarakat, pemberitaan, atau permohonan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa prosedur pembentukan undang-undang sedang dipersoalkan. Namun, keberadaan kritik atau permohonan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa suatu undang-undang dibentuk tanpa partisipasi publik yang bermakna.
Penilaian harus didasarkan pada proses dan bukti yang tersedia. Karena itu, pemeriksaan perlu membedakan antara dugaan, pendapat, dan fakta dokumenter. Putusan atau penilaian lembaga yang berwenang juga perlu dibaca secara utuh agar tidak menarik kesimpulan hanya dari satu pernyataan.
Penutup
Partisipasi publik bermakna bukan sekadar kesempatan untuk hadir atau mengirimkan aspirasi. Ukurannya terletak pada tiga hak: masyarakat didengar, pendapatnya dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjutnya.
Dengan menelusuri naskah akademik, draf RUU, agenda rapat, daftar undangan, risalah, bahan konsultasi, daftar masukan, dan tanggapan pembentuk undang-undang, warga dapat menilai proses legislasi secara lebih objektif. Cara ini membantu publik mengawasi pembentukan hukum berdasarkan bukti, bukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya forum partisipasi.