Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Tiga Perwira Polri Ditahan
JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan tersebut diumumkan pada Selasa, 3 November 2026, setelah penyidik menyelidiki dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri untuk kepentingan proses penyidikan. Perkara ini masih berada dalam tahap penanganan hukum, sehingga dugaan perbuatan terhadap para tersangka harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Tiga tersangka ditahan di Rutan Mabes Polri
Polisi menyebut penyidikan mencakup dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur hukum, akses terhadap sistem atau data secara ilegal, serta penghapusan data elektronik. Rangkaian dugaan tindak pidana tersebut menjadi dasar penyidik untuk menetapkan tiga perwira itu sebagai tersangka.
Berdasarkan identifikasi yang disampaikan dalam laporan media kredibel, inisial LSP merujuk pada Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang juga disebut menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Inisial ASN diidentifikasi sebagai Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri. Sementara itu, EH merujuk pada perwira Polri Eko Hadi Santoso.
Meski identitas ketiganya telah diberitakan, status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah. Penetapan tersangka menunjukkan bahwa penyidik menilai telah terdapat dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan proses terhadap mereka. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana tetap akan berlangsung dalam tahapan penyidikan dan persidangan.
Dugaan penyadapan berlangsung pada 2025–2026
Dalam perkara ini, polisi menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sasaran dugaan penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Namun, rincian mengenai metode yang digunakan, perangkat atau sistem yang diduga diakses, serta bentuk data yang disebut dihapus belum diuraikan secara menyeluruh dalam informasi penetapan tersangka.
Karena perkara masih disidik, sejumlah aspek penting masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari penyidik. Di antaranya adalah konstruksi peristiwa, peran masing-masing tersangka, alat bukti yang telah dikumpulkan, serta hubungan antara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Pengungkapan rincian tersebut penting untuk memastikan perkara dipahami berdasarkan fakta hukum, bukan semata-mata berdasarkan jabatan atau identitas pihak yang terlibat. Proses penyidikan juga perlu menjelaskan batas antara tindakan yang memiliki kewenangan hukum dan tindakan yang diduga dilakukan di luar prosedur.
Satu perwira masih diperiksa sebagai saksi
Selain menetapkan tiga tersangka, penyidik masih memeriksa satu perwira berinisial SU sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap SU menjadi bagian dari upaya polisi untuk mengumpulkan keterangan dan memperjelas rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Status saksi tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan penyidikan dan kecukupan alat bukti. Namun, sampai informasi yang tersedia saat ini, SU masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
Polisi juga masih memiliki sejumlah pekerjaan untuk menuntaskan perkara, termasuk memeriksa pihak-pihak yang mengetahui dugaan peristiwa, menguji keterangan para saksi, serta menganalisis bukti elektronik. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah unsur-unsur dugaan tindak pidana benar-benar terpenuhi.
DPR meminta proses hukum transparan
Pada 4 November 2026, DPR meminta agar proses hukum terhadap para tersangka berjalan secara profesional, objektif, dan transparan. DPR juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah selama perkara ditangani oleh aparat penegak hukum.
Permintaan tersebut menempatkan perkara dalam dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan. Di satu sisi, dugaan penyadapan terhadap kepala negara perlu diselidiki secara serius karena berkaitan dengan keamanan komunikasi dan kepercayaan terhadap institusi negara. Di sisi lain, setiap orang yang diperiksa tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.
Transparansi dalam perkara ini tidak berarti membuka seluruh materi penyidikan yang masih bersifat tertutup. Transparansi dapat diwujudkan melalui penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara, dasar hukum tindakan penyidik, serta informasi yang dapat disampaikan kepada publik tanpa mengganggu proses pembuktian.
Penyidikan kasus penyadapan Presiden Prabowo berlanjut
Penetapan tiga perwira tinggi sebagai tersangka menjadi perkembangan utama dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penahanan mereka menandai bahwa perkara telah memasuki tahap yang lebih serius, tetapi belum mengakhiri rangkaian penyidikan dan proses pembuktian.
Publik masih menunggu penjelasan lebih rinci mengenai dugaan tindakan yang dilakukan, peran setiap tersangka, serta kemungkinan perkembangan status pihak lain yang telah diperiksa. Keterangan resmi dari penyidik akan menjadi penting agar informasi yang beredar tetap sesuai dengan fakta dan tidak mencampurkan dugaan dengan kesimpulan hukum.
Untuk saat ini, fakta yang telah diumumkan adalah Bareskrim Polri menetapkan LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka pada 3 November 2026 serta menahan ketiganya di Rutan Mabes Polri. Dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik masih harus diuji melalui proses hukum yang profesional, objektif, transparan, dan menghormati asas praduga tak bersalah.