Dugaan Pelanggaran TKA 2026 Ditemukan di 308 Sekolah
JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menemukan 308 dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA pada gelombang pertama. Temuan tersebut tersebar di 32 provinsi, sementara 13 kasus di antaranya terindikasi sebagai pelanggaran berat dan masih dalam proses investigasi hingga 5 November 2026.
Informasi mengenai temuan ini belum menjadi keputusan final untuk seluruh kasus. Pemerintah juga belum mengumumkan daftar lengkap sekolah yang terkait dengan dugaan pelanggaran maupun hasil pemeriksaan masing-masing perkara. Karena itu, 308 temuan tersebut masih harus dipahami sebagai dugaan yang proses klarifikasinya berjalan.
Modus yang dilaporkan dalam pelaksanaan TKA antara lain memotret layar ujian, melakukan siaran langsung ketika tes berlangsung, serta dugaan penggunaan joki. Setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan yang tersedia sebelum pemerintah menetapkan bentuk sanksi atau keputusan akhir.
13 kasus masuk kategori dugaan pelanggaran berat
Dari keseluruhan 308 temuan, 13 kasus terindikasi sebagai pelanggaran berat. Pemeriksaan terhadap kasus-kasus tersebut masih berlangsung per 5 November 2026. Belum ada keterangan final mengenai sekolah, peserta, atau pihak lain yang mungkin terkait dalam setiap perkara.
Status investigasi menunjukkan bahwa penanganan belum selesai. Pemerintah masih perlu memastikan kronologi, menguji bukti, dan membedakan jenis pelanggaran sebelum menjatuhkan keputusan. Langkah ini penting agar penindakan tidak hanya didasarkan pada laporan awal, tetapi juga mempertimbangkan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, 308 temuan yang tercatat di 32 provinsi memperlihatkan bahwa pengawasan pelaksanaan asesmen berskala besar menghadapi tantangan di berbagai lokasi. TKA melibatkan banyak peserta, sekolah, pengawas, serta perangkat pendukung sehingga integritas pelaksanaan tidak hanya bergantung pada peserta ujian.
Evaluasi tidak hanya menyasar peserta
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif. Menurut dorongan evaluasi tersebut, penanganan dugaan pelanggaran perlu diikuti pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengawasan, integritas pengawas, kesiapan perangkat, dan tata kelola asesmen.
Evaluasi terhadap sistem pengawasan diperlukan untuk melihat apakah mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran telah berjalan secara konsisten. Pemerintah juga perlu menilai kecukupan prosedur ketika muncul indikasi seperti pemotretan layar, siaran langsung, atau penggunaan joki.
Aspek integritas pengawas menjadi bagian lain yang perlu diperiksa. Pengawas berada di posisi penting untuk memastikan tata tertib dipatuhi dan melaporkan kejadian yang tidak sesuai ketentuan. Namun, penilaian terhadap peran pengawas tetap harus dilakukan melalui pemeriksaan yang objektif dan tidak menggeneralisasi seluruh pelaksana berdasarkan temuan di sejumlah lokasi.
Kesiapan perangkat dan infrastruktur juga menjadi perhatian. Pelaksanaan asesmen berbasis teknologi membutuhkan perangkat yang memadai serta tata kelola yang mampu mengurangi celah terjadinya kecurangan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik rawan, baik sebelum ujian dimulai maupun saat ujian berlangsung.
Gelombang kedua berlangsung 2-5 November
Gelombang kedua TKA berlangsung pada 2-5 November 2026. Pada hari pertama, pelaksanaan tersebut direncanakan diikuti 1.338.684 murid. Besarnya jumlah peserta membuat konsistensi prosedur dan pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan hasil asesmen.
Temuan pada gelombang pertama menjadi konteks penting bagi penyelenggaraan gelombang kedua. Namun, belum ada informasi yang menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan pada gelombang kedua mengalami persoalan serupa. Setiap laporan atau dugaan yang muncul tetap perlu diverifikasi secara terpisah sesuai mekanisme pemeriksaan.
Pelaksanaan dalam beberapa gelombang juga menuntut koordinasi antara pemerintah, sekolah, pengawas, dan peserta. Informasi mengenai tata tertib, larangan penggunaan perangkat atau bantuan yang tidak diperbolehkan, serta prosedur pelaporan perlu disampaikan secara jelas agar dapat dipahami oleh semua pihak.
Keputusan akhir masih ditunggu
Hingga 5 November 2026, pemerintah belum menyampaikan daftar publik lengkap mengenai sekolah yang terlibat dalam 308 dugaan pelanggaran. Keputusan final untuk setiap kasus juga belum diumumkan secara keseluruhan. Kondisi ini membuat informasi yang beredar perlu ditempatkan dalam kerangka proses pemeriksaan, bukan sebagai penetapan kesalahan.
Pengumuman hasil investigasi nantinya penting untuk memberikan kepastian kepada peserta, sekolah, dan masyarakat. Selain menjelaskan status masing-masing kasus, pemerintah diharapkan dapat menerangkan dasar keputusan serta bentuk tindak lanjut yang diambil.
Penanganan dugaan pelanggaran TKA 2026 juga akan menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan asesmen pendidikan secara lebih luas. Keandalan hasil tes tidak hanya ditentukan oleh materi dan sistem penilaian, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap aturan, kesiapan teknis, pengawasan, serta mekanisme penindakan yang transparan.
Untuk saat ini, fakta yang telah disampaikan adalah adanya 308 dugaan pelanggaran di 32 provinsi pada gelombang pertama, dengan 13 kasus terindikasi berat dan masih diselidiki. Rincian identitas sekolah dan keputusan akhir masing-masing kasus masih menunggu penyelesaian proses pemeriksaan pemerintah.