MPR Jadwalkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadwalkan Sidang Paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026. Jadwal itu ditetapkan setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026.
Hingga Selasa, 17 November 2026, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut diperlukan untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional dalam sidang paripurna yang telah dijadwalkan.
Pemerintah menyebut pengajuan dua calon paling lambat dilakukan 14 hari setelah surat permintaan MPR. Dengan perhitungan tersebut, batas waktu pengajuan diperkirakan jatuh pada 25 November 2026. Artinya, masih terdapat waktu bagi Presiden untuk menetapkan dan menyerahkan dua nama sebelum proses pemilihan berlangsung.
Status jabatan wakil presiden dinyatakan kosong
MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan sejak 12 November 2026, bertepatan dengan diterimanya surat pengunduran diri Gibran. Pernyataan tersebut menjadi dasar dimulainya proses pengisian jabatan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengunduran diri itu menjadi titik awal rangkaian prosedur yang kini berjalan di tingkat lembaga negara. Karena jabatan tersebut dinyatakan kosong, proses selanjutnya tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh MPR, melainkan melalui pengajuan dua calon oleh Presiden untuk dipilih dalam sidang paripurna.
Dengan demikian, perkembangan yang telah memiliki kepastian sampai saat ini adalah tanggal kekosongan jabatan, jadwal sidang, serta mekanisme pengajuan dan pemilihan calon. Sementara itu, siapa saja yang akan masuk dalam daftar dua calon masih menunggu keputusan Presiden Prabowo.
Presiden harus mengajukan dua nama
Dalam tahapan pengisian jabatan tersebut, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Setelah nama diserahkan, MPR akan memilih satu dari dua calon itu dalam Sidang Paripurna pada 2 Desember 2026.
Sidang tersebut memiliki tiga agenda utama, yakni memilih, mengesahkan, dan melantik wakil presiden pengganti. Rangkaian itu menunjukkan bahwa pemilihan calon tidak berhenti pada penetapan hasil, tetapi dilanjutkan dengan pengesahan serta pelantikan dalam forum yang sama sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sampai 17 November, belum ada dua nama resmi yang disampaikan Presiden kepada MPR. Karena itu, berbagai nama yang mungkin muncul dalam pembicaraan politik belum dapat disebut sebagai calon resmi. Status resmi baru dapat melekat setelah Presiden menyerahkan dua nama kepada MPR.
Batas waktu pengajuan diperkirakan 25 November
Pemerintah menyampaikan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR untuk mengajukan dua calon. Berdasarkan perhitungan yang digunakan, tenggat tersebut diperkirakan berakhir pada 25 November 2026.
Tenggat ini menjadi salah satu tahapan penting menjelang Sidang Paripurna. MPR telah menetapkan tanggal pemilihan pada 2 Desember, sedangkan Presiden masih berada dalam tahap menentukan dua nama yang akan diajukan. Jarak waktu antara batas pengajuan dan sidang memberikan ruang bagi proses administratif sebelum pemilihan dilaksanakan.
Namun, hingga batas waktu tersebut terlewati atau nama diserahkan lebih awal, belum ada dasar untuk memastikan figur yang akan mengikuti pemilihan. Pemberitaan mengenai proses ini perlu membedakan antara keputusan kelembagaan yang sudah ditetapkan dan aspirasi politik yang masih berkembang.
PAN dan Golkar menyerahkan keputusan kepada Presiden
Sejumlah partai politik telah menyampaikan sikap terkait proses pengisian jabatan tersebut. PAN dan Golkar menyatakan tidak mengajukan kader untuk menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran. Kedua partai menyerahkan penentuan calon kepada Presiden.
Sikap tersebut belum berarti bahwa nama calon telah ditentukan. Pernyataan partai hanya menunjukkan bahwa PAN dan Golkar tidak mengusulkan kadernya dalam proses yang sedang berjalan. Keputusan mengenai dua nama yang akan disampaikan kepada MPR tetap berada pada Presiden sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Karena belum ada daftar calon resmi, nama-nama yang beredar sebagai aspirasi atau wacana politik tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan final. Perkembangan yang dapat dikonfirmasi saat ini adalah posisi partai yang telah disampaikan serta belum adanya pengajuan dua nama kepada MPR hingga 17 November 2026.
Fokus pemberitaan berada pada tahapan resmi
Proses pengisian jabatan wakil presiden berlangsung dalam jadwal yang relatif singkat. Surat pengunduran diri diterima MPR pada 12 November, status kekosongan dinyatakan sejak tanggal yang sama, dan pemilihan dijadwalkan pada 2 Desember. Di antara dua tanggal tersebut, Presiden harus mengajukan dua nama paling lambat pada 25 November berdasarkan batas waktu yang disebut pemerintah.
Urutan ini membuat tahapan resmi menjadi perhatian utama. Masyarakat masih menunggu siapa dua calon yang akan diserahkan Presiden serta bagaimana pelaksanaan Sidang Paripurna MPR pada tanggal yang telah ditentukan.
Untuk saat ini, belum terdapat informasi resmi mengenai calon terpilih. Bahkan, dua nama yang akan dipilih pun belum diserahkan kepada MPR. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai figur yang akan menduduki jabatan wakil presiden pengganti Gibran masih bersifat spekulatif apabila tidak didasarkan pada pengumuman resmi.
Yang perlu ditunggu hingga 2 Desember
- Penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo kepada MPR.
- Konfirmasi final mengenai daftar calon yang akan mengikuti pemilihan.
- Pelaksanaan Sidang Paripurna MPR pada 2 Desember 2026.
- Keputusan MPR dalam memilih satu dari dua calon.
- Pengesahan dan pelantikan wakil presiden pengganti.
Dengan perkembangan sampai 17 November 2026, proses pengisian jabatan wakil presiden masih berada pada tahap menunggu pengajuan calon dari Presiden. MPR telah menetapkan forum dan tanggal pemilihan, sementara nama yang akan dipilih belum diumumkan secara resmi.
