ICJ Bacakan Putusan Kasus Genosida Rohingya pada 19 November
Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) dijadwalkan membacakan putusan dalam perkara The Gambia v. Myanmar pada Kamis, 19 November 2026. Pembacaan putusan akan berlangsung pukul 10.00 waktu Den Haag dalam perkara yang menyangkut dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948 terhadap kelompok Rohingya.
Putusan tersebut akan menjadi perkembangan penting dalam upaya pertanggungjawaban internasional atas kekerasan yang dialami Rohingya. Namun, hasil perkara belum dapat dipastikan sebelum putusan dibacakan secara resmi. Setiap kesimpulan mengenai apakah Myanmar dinyatakan bertanggung jawab atau tidak harus menunggu pembacaan dan isi lengkap putusan ICJ.
Perkara diajukan Gambia pada 2019
Gambia mendaftarkan perkara terhadap Myanmar di ICJ pada 11 November 2019. Pengajuan itu mendapat dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI. Dalam perkara tersebut, Gambia menuduh Myanmar melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948 melalui tindakan terhadap kelompok Rohingya.
Perkara ini tidak hanya berfokus pada satu insiden, melainkan pada dugaan pelanggaran kewajiban negara berdasarkan hukum internasional. Gambia meminta ICJ menilai tuduhan yang diajukan terhadap Myanmar melalui proses peradilan antarnegara.
Penting untuk membedakan antara tuduhan Gambia dan temuan pengadilan. Tuduhan tersebut merupakan posisi hukum yang diajukan oleh pihak penggugat dalam perkara. Penetapan mengenai tanggung jawab Myanmar baru dapat diketahui setelah ICJ membacakan putusannya pada 19 November 2026.
Persidangan pokok perkara berlangsung pada Januari 2026
Persidangan pokok perkara berlangsung pada 12 hingga 29 Januari 2026. Tahap tersebut menjadi bagian penting dari proses hukum sebelum majelis hakim menyusun dan membacakan putusan.
Dalam proses perkara ini, sejumlah negara mengajukan intervensi. Sebanyak sebelas negara tercatat melakukan intervensi, dan pengadilan menyatakan intervensi tersebut dapat diterima. Keterlibatan negara-negara itu menambah dimensi hukum internasional dalam perkara yang sejak awal mendapat perhatian luas.
Intervensi dalam suatu perkara di ICJ tidak dengan sendirinya menentukan hasil akhir perkara. Status tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang memungkinkan negara tertentu menyampaikan pandangan terkait penerapan instrumen hukum yang relevan. Penilaian akhir tetap berada pada ICJ melalui putusan yang akan dibacakan.
Putusan belum boleh disimpulkan sebelum pembacaan resmi
Jadwal pembacaan putusan menunjukkan bahwa perkara telah memasuki tahap akhir proses peradilan. Meski demikian, jadwal tersebut bukan penanda bahwa hasil perkara sudah diketahui publik. Sampai pembacaan berlangsung, belum ada dasar untuk menyatakan bahwa ICJ telah memenangkan salah satu pihak atau menetapkan bentuk tanggung jawab tertentu.
Pemberitaan mengenai putusan ICJ kasus Rohingya 2026 perlu mempertahankan perbedaan antara tiga hal. Pertama, tuduhan yang diajukan Gambia terhadap Myanmar. Kedua, tahapan proses hukum yang telah dilalui, termasuk pendaftaran perkara, intervensi negara, dan persidangan pokok perkara. Ketiga, putusan yang baru akan diumumkan pada 19 November 2026.
Pembedaan ini penting karena putusan pengadilan internasional dapat memuat penilaian hukum yang rinci mengenai yurisdiksi, kewajiban negara, fakta yang dipertimbangkan, serta konsekuensi hukum bagi para pihak. Rincian tersebut belum dapat dijelaskan sebagai hasil final sebelum dokumen dan pembacaan resmi tersedia.
Kekuatan hukum putusan ICJ
Putusan ICJ bersifat final dan mengikat bagi negara-negara yang berperkara. Artinya, putusan tersebut menjadi keputusan hukum yang harus dihormati oleh pihak dalam perkara dan tidak tersedia mekanisme banding seperti dalam sejumlah sistem peradilan nasional.
Meski memiliki kekuatan mengikat, ICJ tidak mempunyai mekanisme penegakan langsung. Apabila salah satu pihak tidak mematuhi putusan, persoalan tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindak lanjut setelah itu akan bergantung pada proses dan respons politik di Dewan Keamanan PBB.
Karena itu, dampak hukum dan politik putusan tidak hanya ditentukan oleh isi putusan, tetapi juga oleh sikap Myanmar, Gambia, negara-negara lain, serta lembaga internasional yang terkait. Putusan dapat menjadi dasar penting bagi upaya pertanggungjawaban, tetapi pelaksanaan konkretnya tetap bergantung pada kepatuhan dan langkah lanjutan para pihak.
Dampak terhadap isu Rohingya
Perkara ini berlangsung dalam konteks krisis Rohingya yang telah menjadi perhatian internasional. Bagi upaya mencari keadilan, putusan ICJ akan menjadi salah satu perkembangan utama dalam proses hukum internasional terhadap dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948.
Namun, pembacaan putusan tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi Rohingya. Dampak langsung terhadap kondisi pengungsi, perlindungan masyarakat, dan pelaksanaan kewajiban yang mungkin ditetapkan pengadilan akan bergantung pada respons Myanmar serta negara-negara terkait.
Dengan demikian, perhatian pada 19 November 2026 tidak hanya tertuju pada isi putusan, tetapi juga pada langkah yang diambil setelahnya. Pemerintah, lembaga internasional, dan pihak-pihak terkait akan menghadapi pertanyaan mengenai penerapan putusan, pemantauan kepatuhan, serta kaitannya dengan upaya perlindungan dan pertanggungjawaban bagi Rohingya.
Jadwal pembacaan putusan
- Perkara: The Gambia v. Myanmar.
- Pengajuan perkara: 11 November 2019.
- Pokok perkara: dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948 terhadap Rohingya.
- Persidangan pokok perkara: 12–29 Januari 2026.
- Intervensi: sebelas negara tercatat melakukan intervensi yang dinyatakan dapat diterima pengadilan.
- Pembacaan putusan: Kamis, 19 November 2026, pukul 10.00 waktu Den Haag.
Hingga pembacaan resmi berlangsung, perkembangan perkara harus dipahami sebagai proses hukum yang belum menghasilkan kesimpulan akhir. Putusan ICJ pada 19 November 2026 akan menentukan penilaian pengadilan terhadap perkara yang diajukan Gambia, sementara konsekuensi dan pelaksanaannya akan menjadi tahap berikutnya dalam upaya keadilan bagi Rohingya.
