Cara Memantau RUU dan Menyampaikan Masukan Publik secara Online

Masyarakat tidak harus menunggu sebuah rancangan undang-undang (RUU) disahkan untuk ikut mengawasi dan menyampaikan pendapat. Dengan memanfaatkan kanal informasi legislasi dan partisipasi publik secara daring, siapa pun dapat mengikuti perkembangan RUU, membaca dokumen resmi, serta mengirimkan masukan berdasarkan pasal dan dampaknya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat keterlibatan masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis, baik secara daring maupun luring, pada setiap tahapan pembentukan peraturan. Berikut panduan praktis untuk melakukannya secara tertib dan efektif.

Siapa yang dapat memberi masukan terhadap RUU?

Partisipasi terbuka bagi orang atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan terhadap materi muatan RUU. Artinya, masukan tidak hanya dapat disampaikan oleh organisasi besar atau ahli hukum. Individu, komunitas, akademisi, pekerja, pelaku usaha, kelompok profesi, dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak juga dapat berpartisipasi.

Hak tersebut bukan berarti setiap usulan wajib diterima. Namun, masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU. Karena itu, pendapat yang disampaikan sebaiknya relevan, berbasis dokumen, dan menjelaskan dampak nyata dari ketentuan yang sedang dibahas.

Langkah pertama: menemukan status dan dokumen RUU

Baca juga: Cara Masyarakat Mengawal RUU secara Efektif

1. Periksa perkembangan RUU melalui portal legislasi DPR

Mulailah dengan mencari RUU yang ingin dipantau pada portal fungsi legislasi DPR. Portal ini menyediakan informasi mengenai perkembangan RUU serta agenda partisipasi, seperti rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau audiensi.

Periksa apakah RUU masih berada dalam tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, atau telah memasuki tahapan lain. Status ini penting karena menentukan jenis masukan yang paling relevan dan forum yang mungkin tersedia.

2. Unduh Naskah Akademik dan draf RUU

Naskah Akademik membantu menjelaskan latar belakang, tujuan, permasalahan, serta landasan penyusunan RUU. Sementara itu, draf RUU menunjukkan rumusan pasal yang akan dibahas. Keduanya harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat agar publik dapat memberikan masukan secara bermakna.

Simpan dokumen yang digunakan, termasuk versi atau tanggal dokumen jika informasi tersebut tersedia. Langkah ini berguna untuk memastikan masukan merujuk pada naskah yang tepat dan memudahkan perbandingan apabila terdapat perubahan rumusan.

3. Gunakan SIMAS PUU bila kanalnya tersedia

SIMAS PUU merupakan sistem partisipasi masyarakat berbasis daring untuk penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU di lingkungan Badan Keahlian DPR. Kanal ini dapat digunakan untuk mengikuti proses partisipasi dan menyampaikan tanggapan terhadap dokumen yang sedang disusun.

Ketersediaan kanal atau agenda dapat berbeda sesuai RUU dan tahap pembahasannya. Oleh sebab itu, periksa informasi resmi yang menyertai setiap dokumen dan ikuti petunjuk pengiriman yang ditampilkan.

Cara membaca draf RUU sebelum memberi masukan

Membaca seluruh draf secara cepat sering kali membuat persoalan penting terlewat. Gunakan pendekatan bertahap berikut:

1. Pahami tujuan RUU. Baca bagian umum dan Naskah Akademik untuk mengetahui masalah yang hendak diatasi serta alasan pembentukan aturan.
2. Tandai pasal yang berkaitan. Fokus pada ketentuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan, hak, kewajiban, layanan publik, sanksi, atau kelompok yang terdampak.
3. Periksa istilah dan kewenangan. Perhatikan definisi, pihak yang diberi kewenangan, mekanisme pelaksanaan, serta hubungan antar-pasal.
4. Bandingkan versi dokumen. Jika tersedia beberapa naskah, catat perubahan rumusan, penambahan ketentuan, atau pasal yang dihapus.
5. Uji dampaknya. Tanyakan siapa yang diuntungkan atau terbebani, bagaimana aturan diterapkan, dan apakah terdapat risiko tafsir yang berbeda.

Jangan hanya menilai judul atau gagasan umum RUU. Masalah sering muncul pada rumusan pasal, pengecualian, batas waktu, mekanisme pengawasan, dan ketentuan sanksi.

Cara menulis masukan RUU yang kuat

Baca juga: Cara Menilai Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembentukan UU

Masukan yang efektif tidak harus panjang. Yang lebih penting adalah ketepatan rujukan dan kejelasan alasan. Susun tanggapan dengan format sederhana berikut:

1. Identitas pengirim. Jelaskan nama individu atau kelompok, bidang yang berkaitan, dan kepentingan terhadap RUU. Sampaikan informasi secukupnya sesuai kebutuhan kanal partisipasi.
2. Rujukan ketentuan. Sebutkan nomor pasal, ayat, bagian, atau paragraf yang dikomentari.
3. Masalah yang ditemukan. Terangkan apakah rumusan berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakjelasan, tumpang tindih kewenangan, atau kesulitan penerapan.
4. Dampak bagi kelompok terdampak. Gunakan contoh yang konkret dan jelaskan pihak yang akan mengalami dampak tersebut.
5. Alasan pendukung. Sertakan pertimbangan hukum, sosial, administratif, ekonomi, atau pengalaman lapangan yang relevan.
6. Usulan perubahan. Tulis rumusan alternatif atau arah perbaikan secara jelas, bukan hanya menyatakan setuju atau menolak.

Contoh pola kalimat yang dapat digunakan adalah: “Pada Pasal X, frasa tertentu berpotensi menimbulkan … bagi kelompok …. Kami mengusulkan agar ketentuan tersebut diubah menjadi … karena ….” Pola ini membantu pembaca memahami hubungan antara pasal, persoalan, dampak, dan solusi.

Pilih jalur penyampaian yang tersedia

Masukan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Untuk jalur daring, gunakan ruang partisipasi pada portal legislasi DPR atau SIMAS PUU apabila tersedia untuk RUU yang dipantau. Ikuti ketentuan format, batas pengiriman, dan dokumen pendukung yang diminta.

Selain kanal digital, konsultasi publik dapat dilakukan melalui RDPU, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, atau forum konsultasi lainnya. Informasi agenda semacam itu dapat dipantau melalui portal fungsi legislasi DPR. Jika isu yang dibahas berdampak pada komunitas tertentu, koordinasi dengan organisasi atau kelompok terdampak dapat membantu menyusun masukan yang lebih lengkap.

Simpan bukti dan pantau tindak lanjut

Baca juga: Cara Memantau Kinerja DPR: Panduan Membaca Dokumen Resmi

Setelah mengirimkan masukan, simpan bukti pengiriman, salinan naskah, tanggal penyampaian, dan tanggapan atau nomor registrasi jika tersedia. Bukti ini penting untuk dokumentasi pribadi maupun kerja advokasi kelompok.

Pantau pula apakah masukan publik dicatat, dibahas, atau tercermin dalam perubahan draf. Transparansi tindak lanjut menjadi bagian penting dari partisipasi yang bermakna. Perubahan rumusan tidak selalu berarti sebuah usulan diterima seluruhnya, tetapi masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pembentukan aturan berkembang.

Checklist sebelum mengirim masukan

• Sudah memeriksa status terbaru RUU.
• Sudah membaca Naskah Akademik dan draf RUU yang relevan.
• Sudah mencatat pasal atau bagian yang dikomentari.
• Sudah menjelaskan dampak bagi pihak yang terdampak.
• Sudah menyertakan alasan dan usulan perubahan yang jelas.
• Sudah menggunakan kanal resmi dan mengikuti petunjuk pengiriman.
• Sudah menyimpan bukti penyampaian masukan.

Dengan langkah tersebut, cara memberi masukan rancangan undang-undang online tidak berhenti pada pengiriman komentar. Masyarakat dapat mengikuti seluruh proses secara lebih terukur, membangun argumen berdasarkan dokumen, dan memantau apakah aspirasi publik benar-benar dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang.

Baca juga: Cara Menggunakan SIMASLEG untuk Memantau dan Memberi Masukan terhadap RUU