Dugaan Penyadapan Ilegal Sasar Presiden dan Pejabat Negara
Jakarta – Dugaan operasi penyadapan ilegal disebut memiliki sasaran yang lebih luas daripada Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis, 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa dugaan operasi tersebut juga menyasar orang-orang di lingkungan Istana, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh dan partai politik, gubernur, pejabat kepolisian daerah, serta personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.
Keterangan itu disampaikan ketika kepolisian menjelaskan perkembangan perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan atau penghancuran data elektronik. Polisi telah menetapkan empat perwira tinggi berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Status tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Penetapan itu tidak serta-merta membuktikan seluruh tuduhan telah terbukti di pengadilan. Proses penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut tetap diperlukan untuk menguji peran masing-masing pihak serta memastikan rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah.
Sasaran Dugaan Operasi Disebut Meluas
Menurut penjelasan Kapolri dalam rapat kerja tersebut, dugaan penyadapan pada periode 2025–2026 tidak hanya diarahkan kepada kepala negara. Sasaran yang disebut mencakup sejumlah kelompok dan institusi yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan maupun penegakan hukum.
Lingkungan Istana dan pejabat pemerintah termasuk dalam daftar yang disampaikan kepolisian. Selain itu, anggota DPR, tokoh politik, partai politik, gubernur, serta pejabat kepolisian daerah juga disebut menjadi sasaran dugaan operasi. Personel KPK dan Kejaksaan Agung turut masuk dalam cakupan yang dipaparkan kepada Komisi III DPR.
Informasi tersebut masih berupa keterangan aparat mengenai hasil penanganan perkara. Tidak semua dugaan sasaran atau tindakan yang disebut telah memperoleh putusan hukum. Karena itu, rincian mengenai korban, metode, waktu pelaksanaan, dan hubungan antarperistiwa masih perlu dibuktikan melalui proses hukum.
Lima Tahap yang Dipaparkan Polisi
Kapolri menjelaskan bahwa dugaan operasi tersebut memiliki rangkaian kegiatan yang terdiri atas beberapa tahap. Tahapan itu menggambarkan dugaan alur kerja, mulai dari munculnya instruksi hingga penghilangan data yang berkaitan dengan kegiatan penyadapan.
- Pemberian perintah, yakni adanya instruksi untuk menjalankan operasi tertentu.
- Penyediaan perangkat, berupa penyiapan sarana yang diduga digunakan dalam kegiatan tersebut.
- Pelaksanaan penyadapan terhadap sasaran yang telah ditentukan.
- Pelaporan hasil kepada pihak yang disebut sebagai pengguna informasi.
- Pemusnahan data atau penghapusan informasi elektronik yang berkaitan dengan operasi.
Rangkaian itu masih merupakan gambaran dugaan operasi sebagaimana dipaparkan kepolisian. Penentuan siapa yang memerintahkan, menyediakan perangkat, menjalankan penyadapan, menerima hasil, atau menghapus data akan bergantung pada pembuktian dalam penyidikan dan proses peradilan.
Empat Perwira Tinggi Menjadi Tersangka
Polisi menyebut empat perwira tinggi berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka. Mereka dikaitkan dengan perkara yang mencakup dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan atau penghancuran data elektronik.
Penggunaan inisial dalam penyampaian informasi perkara merupakan bagian dari keterangan yang diberikan aparat. Belum ada informasi lebih lanjut dalam materi yang disampaikan mengenai identitas lengkap, jabatan spesifik, pembagian peran, maupun pasal yang dikenakan kepada masing-masing tersangka.
Dalam pemberitaan perkara pidana, status tersangka perlu dibedakan dari status terdakwa dan terpidana. Tersangka adalah pihak yang diduga berdasarkan bukti permulaan dalam tahap penyidikan. Kesimpulan mengenai kesalahan pidana baru dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
Polisi Juga Selidiki Dugaan Makar
Selain perkara penyadapan, penyidik kepolisian telah membuat laporan terkait dugaan makar atau konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan. Namun, dugaan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan dan belum menjadi putusan pengadilan.
Tahap penyelidikan digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa memiliki unsur tindak pidana yang dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dengan demikian, laporan mengenai dugaan makar belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi atau dilakukan oleh pihak tertentu.
Polisi masih perlu mengumpulkan dan menguji bukti untuk menjelaskan apakah dugaan penyadapan memiliki kaitan dengan laporan tersebut. Hubungan antara kedua perkara itu juga harus ditetapkan berdasarkan temuan penyidik, bukan semata-mata karena keduanya disebut dalam forum yang sama.
Perkembangan Perkara Masih Menunggu Pembuktian
Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri pada 12 November 2026 menjadi forum untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara dan dugaan ancaman terhadap sejumlah pejabat serta lembaga negara. Keterangan aparat memberi gambaran mengenai luasnya sasaran yang sedang ditelusuri, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai pelaku, motif, perangkat, hasil penyadapan, dan kemungkinan penerima informasi.
Perkara ini juga menyangkut dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik. Karena itu, pemeriksaan terhadap jejak digital, perangkat, komunikasi, dan informasi yang berkaitan dengan dugaan operasi akan menjadi bagian penting dari pembuktian. Materi yang diperoleh penyidik perlu dinilai sesuai ketentuan hukum dan diuji dalam proses peradilan.
Publik masih perlu menunggu penjelasan resmi berikutnya mengenai perkembangan penyidikan, status para tersangka, serta hasil penyelidikan dugaan makar. Sampai ada putusan pengadilan, seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Dengan demikian, perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal Prabowo menunjukkan bahwa kepolisian sedang menangani perkara dengan sasaran yang disebut meluas hingga pejabat negara dan lembaga penegak hukum. Namun, berbagai tuduhan tersebut masih harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.