Netizen Thailand dan Kamboja Saling Serang di Media Sosial Selama Konflik Perbatasan
Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang berlangsung sejak 24 Juli 2025 kini tak hanya menyita perhatian di zona perbatasan, tetapi juga memicu pertikaian sengit di dunia maya. Warganet dari kedua negara terlibat “perang digital”, saling menyerang lewat tagar, meme, dan ujaran kebencian. Ini bukan sekadar komentar, tapi menjadi bagian dari eskalasi ketegangan nasional.
Serangan media sosial ini diawali oleh ketegangan di situs sengketa seperti Preah Vihear dan Ta Muen Thom yang kembali memuncak. Akun-akun di X (Twitter), TikTok, Facebook, dan Instagram ramai dengan unggahan provokatif—tagar seperti #ThailandStandStrong dan #CambodiaUnite viral dalam hitungan jam. Banyak unggahan yang mengandung hinaan rasial dan ancaman terbuka.
Beberapa netizen Thailand memboikot produk asal Kamboja dan menyerukan ganti-sikap untuk mempertahankan identitas nasional. Mereka bahkan membandingkan masakan, olahraga, dan elemen budaya masing-masing negara dalam nada sentimen. Meme penggambaran pemimpin kedua negara melebur menjadi senjata narasi publik.
Intensitas di dunia maya bahkan melebihi ketegangan di medan tempur. Para pengguna mengasosiasikan konflik daring dengan ancaman nyata. Situasi ini mengulang trauma kerusuhan anti-Thai di Phnom Penh pada 2003, di mana emosi digital memicu pembakaran gedung dan eskalasi nasional.
Dampak Sosial dan Budaya Akibat Perang Medsos
War data international dan konflik nyata mencatat setidaknya 33 korban tewas, dan lebih dari 160.000 orang mengungsi. Namun secara digital, dampaknya jauh lebih luas:
- Polarisasi ekstrem: Netizen memperkuat wacana militan dan ketegangan antar kelompok masyarakat.
- Persengketaan budaya: klaim hak warisan budaya mulai diperdebatkan di platform publik.
- Kebebasan terbatas: pengguna moderat enggan bersuara karena takut diserang kelompok ekstrem daring.
Tindakan Pemerintah dan Penanganan Konflik Digital
Thailand membatasi akses beberapa akun provokatif, termasuk militer Kamboja dan pendukung Hun Sen. Kementerian teknologi informasi Thailand bahkan memblokir unggahan yang dianggap incitement politik.
Sementara itu, ASEAN dan lembaga seperti PBB mendesak agar platform media sosial mengambil tindakan moderasi terhadap ujaran kebencian antarnegarA ASEAN memperingatkan bahwa eskalasi digital ini memperparah konflik lapangan serta mempersulit resolusi diplomatik.
Upaya Diplomasi dan Literasi Medis Digital
Pengamat mengatakan perlu ada strategi ganda:
- Mediasi digital oleh LSM dan komunitas lintas negara, misalnya forum dialog daring untuk warga kedua negara sebagai langkah membangun pemahaman.
- Pendidikan literasi digital dan kebencian daring, agar publik dapat mengenali hoaks dan ujaran kebencian sebelum ikut menyebarkannya.
- Kode etik sosial regional ASEAN, sebagai upaya mencegah konflik daring tak terkendali, meskipun Thailand menolak mediasi pihak ketiga.
Situasi Konflik Militer: Latar Perang Medsos
Bentrok bersenjata telah menewaskan puluhan orang, menimbulkan pengungsian besar-besaran, dan memicu kekhawatiran eskalasi menjadi perang luas—bukan sekadar konflik semata.
Analisis menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya soal klaim wilayah, melainkan juga konflik personal antara keluarga politik—mencakup Thaksin Shinawatra dan Hun Sen—yang memperparah ketegangan bilateral.
Rekap Ketegangan Digital dan Fisik
| Aspek Konflik | Deskripsi |
|---|---|
| Fisik | Bentrokan bersenjata dengan korban tewas dan ribuan pengungsi |
| Digital | “Perang opini” di medsos, tagar provokatif, meme penghinaan |
| Sosial | Polarisasi budaya dan loyalitas nasional |
| Diplomasi | Blokir akun, dorongan moderasi, upaya dialog |
| Solusi | Literasi digital, kode etik media sosial, dialog antarwarga |
Analisis ini menunjukkan bahwa konflik Thailand–Kamboja tidak bisa dipahami hanya lewat kekerasan fisik. Perang digital di media sosial memperluas dampak budaya, moral, dan politik di kedua negara. Bagaimana kedua pihak menyikapi narasi daring ini akan sangat menentukan arah perdamaian, baik di lapangan maupun dalam ruang komunikatif antarbatas negara.