RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Belum Final, DIM Tembus 2.100
JAKARTA, 27 September 2026 — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan antara pemerintah dan DPR masih berlangsung dan belum menghasilkan naskah final. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam pembahasan tersebut bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100.
Penambahan DIM menunjukkan masih terdapat banyak ketentuan yang perlu dibahas, diselaraskan, atau dirumuskan kembali sebelum rancangan undang-undang itu dapat disepakati. Karena itu, target pengesahan pada Oktober 2026 belum dapat dipahami sebagai keputusan akhir bahwa RUU tersebut pasti telah disahkan.
Pembahasan masih berada pada tahap penyelesaian DIM
DIM merupakan daftar yang memuat catatan, usulan perubahan, serta persoalan terhadap materi rancangan undang-undang. Dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, jumlah DIM meningkat selama proses pembicaraan pemerintah dan DPR berlangsung.
Pemerintah dan DPR masih perlu menelaah setiap persoalan yang tercantum dalam daftar tersebut. Tahapan ini penting untuk memastikan rumusan pasal memiliki keterkaitan yang jelas, tidak menimbulkan tumpang tindih dengan aturan lain, serta dapat diterapkan oleh pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan pada 27 September 2026 menyebut RUU itu belum memiliki naskah final. Dengan demikian, isi rancangan yang sedang dibahas masih dapat mengalami perubahan sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam proses legislasi.
RUU merupakan usul inisiatif DPR
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan usul inisiatif DPR dan telah memasuki Pembicaraan Tingkat I. Pembahasan dilakukan melalui panitia kerja di Komisi IX DPR.
Presiden menugaskan tujuh kementerian untuk ikut membahas rancangan tersebut bersama DPR mulai 1 September 2026. Keterlibatan sejumlah kementerian dimaksudkan untuk mewakili kepentingan pemerintah dalam membahas substansi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Pembicaraan Tingkat I menjadi tahap penting sebelum sebuah RUU dapat berlanjut menuju pengambilan keputusan pada tahap berikutnya. Pada fase ini, pemerintah dan DPR membahas materi rancangan, menyusun kesepakatan atas DIM, serta merumuskan naskah yang nantinya menjadi dasar untuk proses lanjutan.
Materi mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan
DPR menyebut rancangan yang sedang dibahas terdiri atas 20 bab dan 264 pasal. Materinya mencakup sejumlah aspek utama dalam hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
- Perlindungan hak pekerja;
- kepastian hukum bagi dunia usaha;
- hubungan industrial;
- pengupahan;
- pekerja informal;
- alih daya;
- perjanjian kerja; dan
- pemutusan hubungan kerja.
Cakupan yang luas membuat pembahasan RUU tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan perusahaan. Rancangan ini juga menyentuh peran pemerintah, kepastian aturan bagi dunia usaha, serta bentuk perlindungan bagi pekerja yang berada di luar pola kerja formal.
Setiap materi membutuhkan perumusan yang cermat agar tujuan perlindungan pekerja dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum bagi pemberi kerja. Ketentuan mengenai upah, alih daya, perjanjian kerja, dan pemutusan hubungan kerja, misalnya, dapat berpengaruh langsung terhadap hubungan industrial dan pelaksanaan pekerjaan.
Target pengesahan ditetapkan pada Oktober 2026
DPR dan pemerintah menargetkan pembahasan serta pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026. Namun, target waktu tersebut tetap bergantung pada penyelesaian DIM dan perumusan naskah akhir.
Artinya, masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum rancangan dapat dinyatakan selesai. Kesepakatan terhadap substansi, penyelarasan rumusan pasal, dan penyusunan naskah final menjadi bagian dari proses yang menentukan apakah target tersebut dapat dicapai.
Target pengesahan juga berbeda dari keputusan pengesahan itu sendiri. Selama naskah final belum tersedia dan pembahasan DIM masih berjalan, status RUU tetap berada dalam proses legislasi.
Masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting
Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki dampak terhadap banyak pihak. Pekerja berkepentingan terhadap perlindungan hak dan kepastian dalam hubungan kerja. Pengusaha membutuhkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan serta selaras dengan tata kelola ketenagakerjaan.
Karena itu, masukan dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah perlu dipertimbangkan secara berimbang dalam pembahasan. Perbedaan pandangan terhadap pasal-pasal tertentu merupakan bagian dari proses penyusunan regulasi, terutama ketika rancangan memuat banyak aspek dan melibatkan kepentingan yang beragam.
Proses pembahasan yang terbuka terhadap masukan dapat membantu memperjelas tujuan setiap ketentuan. Selain itu, pembahasan yang rinci diperlukan agar undang-undang yang dihasilkan tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban, tetapi juga memberikan kepastian mengenai penerapannya.
Belum ada naskah final
Perkembangan hingga 27 September 2026 menunjukkan bahwa RUU Pelindungan Ketenagakerjaan masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR. Jumlah DIM yang meningkat menjadi lebih dari 2.100 menandakan masih banyak isu yang harus diselesaikan.
Pemerintah dan DPR tetap menargetkan pengesahan pada Oktober 2026, tetapi pencapaian target tersebut bergantung pada penyelesaian pembahasan dan penyusunan naskah akhir. Sampai proses itu selesai, belum terdapat naskah final yang dapat disebut sebagai undang-undang yang telah disahkan.