BEM SI Gelar Aksi di DPR pada 5 Oktober, Desak Pendidikan Gratis
JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar Aksi Nasional Pendidikan di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Oktober 2026. Aksi tersebut membawa empat tuntutan utama yang berkaitan dengan arah kebijakan pendidikan nasional, mulai dari revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) hingga keberlanjutan perguruan tinggi swasta.
Dalam aksi ini, BEM SI mendesak pembahasan dan revisi UU Sisdiknas dilakukan secara partisipatif serta komprehensif. Mahasiswa juga meminta pemerintah merealisasikan pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta memastikan perguruan tinggi swasta tetap dapat berkelanjutan apabila kebijakan pendidikan tinggi gratis diterapkan.
Aksi berlangsung di tengah pembahasan pemerintah mengenai skema pendidikan gratis dan agenda penyusunan RUU Sisdiknas. Karena itu, tuntutan yang disampaikan BEM SI menjadi bagian dari perhatian publik terhadap pembiayaan pendidikan, kualitas regulasi, kesejahteraan tenaga pendidikan, dan dampak kebijakan pendidikan tinggi terhadap institusi swasta.
Empat tuntutan utama BEM SI
Isu pertama yang dibawa dalam Aksi Nasional Pendidikan adalah revisi UU Sisdiknas. BEM SI meminta proses pembahasan regulasi tersebut dilakukan secara partisipatif dan komprehensif. Tuntutan ini menempatkan keterlibatan berbagai pihak sebagai bagian penting dalam penyusunan aturan yang mengatur sistem pendidikan nasional.
Menurut agenda aksi, pembahasan regulasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perubahan pasal, tetapi juga arah penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. UU Sisdiknas menjadi salah satu dasar pengaturan pendidikan, sehingga proses revisinya menjadi perhatian mahasiswa dan kelompok masyarakat yang mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan.
Tuntutan kedua adalah realisasi pendidikan gratis. BEM SI mendorong agar akses pendidikan tanpa biaya diwujudkan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Desakan ini mencakup jenjang pendidikan yang selama ini memiliki kebutuhan pembiayaan berbeda, termasuk pendidikan tinggi.
Dalam konteks pemberitaan ini, pendidikan gratis merupakan tuntutan yang disampaikan BEM SI dan belum dapat diposisikan sebagai kebijakan resmi yang telah berlaku. Pelaksanaan kebijakan tersebut masih berkaitan dengan pembahasan pemerintah mengenai skema pendidikan gratis serta pilihan pembiayaan yang akan digunakan.
Tuntutan ketiga menyasar kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. BEM SI meminta adanya peningkatan kesejahteraan bagi kelompok yang menjalankan peran penting dalam proses pendidikan. Persoalan kesejahteraan tersebut menjadi salah satu bagian dari tuntutan aksi bersama isu akses pendidikan.
Adapun tuntutan keempat berkaitan dengan perguruan tinggi swasta. BEM SI meminta adanya jaminan keberlanjutan perguruan tinggi swasta dalam kebijakan pendidikan tinggi gratis. Desakan ini menyoroti kebutuhan agar penerapan pendidikan tinggi gratis tidak mengabaikan keberlangsungan institusi swasta yang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan tinggi.
Pengamanan melibatkan 3.983 personel gabungan
Kepolisian menyiagakan 3.983 personel gabungan untuk mengamankan aksi di sekitar Gedung DPR/MPR. Personel tersebut terdiri atas unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pengamanan dalam.
Pengamanan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan aksi serta menjaga situasi di kawasan sekitar gedung parlemen. Jumlah personel yang disiapkan mencakup unsur lintas instansi, sesuai kebutuhan pengamanan kegiatan massa di area publik.
Selain pengamanan, rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional di sekitar Gedung DPR/MPR, terutama di Jalan Gatot Subroto. Penerapan rekayasa disesuaikan dengan perkembangan jumlah massa dan kondisi arus kendaraan di lapangan.
Masyarakat yang akan melintas di kawasan tersebut diimbau menyiapkan rute alternatif. Pengguna jalan perlu memperhatikan perubahan kondisi lalu lintas karena pengaturan dapat dilakukan secara situasional mengikuti perkembangan aksi dan kepadatan kendaraan.
Aksi berlangsung dalam konteks pembahasan kebijakan pendidikan
Aksi BEM SI pada 5 Oktober 2026 tidak berdiri terpisah dari pembahasan kebijakan pendidikan yang sedang berjalan. Pemerintah tengah membahas skema pendidikan gratis, sementara agenda penyusunan RUU Sisdiknas juga menjadi bagian dari perkembangan kebijakan nasional.
Empat tuntutan mahasiswa tersebut mencakup aspek regulasi, akses, kesejahteraan, dan kelembagaan. Revisi UU Sisdiknas berkaitan dengan proses pembentukan aturan. Pendidikan gratis menyentuh persoalan akses dan pembiayaan. Peningkatan kesejahteraan menyoroti kondisi guru serta tenaga kependidikan, sedangkan perlindungan perguruan tinggi swasta berkaitan dengan dampak kebijakan pendidikan tinggi.
Dengan demikian, aksi di depan Gedung DPR/MPR menjadi ruang penyampaian sikap BEM SI terhadap arah kebijakan pendidikan. Tuntutan yang disampaikan mahasiswa perlu dibedakan dari keputusan pemerintah atau regulasi yang telah ditetapkan, karena pembahasan mengenai pendidikan gratis dan RUU Sisdiknas masih menjadi bagian dari agenda kebijakan.
Perhatian publik tertuju pada tindak lanjut kebijakan
Setelah aksi berlangsung, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana tuntutan tersebut ditanggapi dalam proses pembahasan kebijakan pendidikan. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi mekanisme partisipasi dalam penyusunan RUU Sisdiknas, bentuk pembiayaan pendidikan gratis, skema peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta dukungan bagi perguruan tinggi swasta.
Keempat isu tersebut saling berkaitan. Kebijakan pendidikan gratis, misalnya, tidak hanya menyangkut penghapusan biaya bagi peserta didik, tetapi juga membutuhkan pengaturan pembiayaan bagi penyelenggara pendidikan. Pada jenjang perguruan tinggi, keberlanjutan perguruan tinggi swasta menjadi salah satu hal yang secara khusus disoroti BEM SI.
Di sisi lain, revisi UU Sisdiknas memerlukan pembahasan yang menyeluruh karena berkaitan dengan sistem pendidikan secara nasional. Tuntutan agar pembahasan dilakukan secara partisipatif menunjukkan perhatian mahasiswa terhadap proses penyusunan kebijakan, selain substansi aturan yang akan dibentuk.
Aksi BEM SI di Gedung DPR/MPR pada Senin, 5 Oktober 2026 kemudian menjadi bagian dari dinamika penyampaian aspirasi mengenai pendidikan. Pemerintah dan lembaga terkait masih perlu menindaklanjuti berbagai pembahasan kebijakan, sementara masyarakat diimbau memperhitungkan potensi perubahan arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto selama kegiatan berlangsung.