Politics

Komisi III Sepakati RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Paripurna

JAKARTA — Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pada Rabu, 18 November 2026.

Keputusan tersebut menandai berakhirnya pembahasan tingkat I di Komisi III. Rapat Paripurna DPR untuk mengambil keputusan tingkat II dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026. Namun, RUU Perampasan Aset belum berstatus undang-undang karena masih menunggu persetujuan dalam forum paripurna dan tahapan pengesahan sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan tingkat I telah diselesaikan

Sebelum dibawa ke paripurna, pembahasan RUU telah melalui sejumlah tahapan di tingkat Komisi III. Proses tersebut mencakup pembahasan oleh Panitia Kerja, penyusunan oleh Tim Perumus, serta penyelarasan melalui Tim Sinkronisasi.

Setelah rangkaian pembahasan itu selesai, seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir. Pemerintah juga menyampaikan pendapatnya dalam rapat yang digelar pada 18 November 2026. Berdasarkan rangkaian tersebut, Komisi III dan pemerintah menyatakan pembahasan tingkat I telah dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat II merupakan tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam tahapan ini, forum paripurna akan menentukan apakah RUU dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Karena itu, kesepakatan di Komisi III belum dapat disamakan dengan pengesahan RUU sebagai undang-undang.

Pengawasan pengadilan menjadi perhatian fraksi

Dalam pembahasan, fraksi-fraksi menyoroti sejumlah aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan perampasan aset. Salah satu perhatian utama adalah perlunya pengawasan pengadilan terhadap mekanisme yang diatur dalam RUU.

Pengawasan tersebut menjadi bagian penting karena rancangan aturan mengatur tindakan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Fraksi-fraksi juga menekankan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, yakni pihak yang memiliki atau menguasai aset tanpa keterkaitan dengan tindak pidana yang menjadi dasar proses perampasan.

Selain itu, pembahasan turut mencakup pengaturan mengenai badan pengelola dan badan pengawas aset. Keberadaan kedua unsur tersebut dibahas untuk memberikan kejelasan mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas serta pengawasan atas pelaksanaannya.

Mekanisme perampasan aset dalam rancangan

RUU ini mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Pemerintah menyatakan mekanisme tersebut ditujukan untuk mendukung pemberantasan korupsi serta penanganan tindak pidana lain yang memenuhi ketentuan dalam rancangan.

Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi yang diatur oleh RUU. Ketentuan ini tetap berada dalam kerangka pengaturan yang sedang dibahas dan belum dapat diterapkan sebelum RUU disetujui serta disahkan menjadi undang-undang.

Pembahasan mengenai mekanisme tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan adanya dasar hukum, prosedur, serta pengawasan yang jelas. Karena itu, isu pengawasan pengadilan dan perlindungan pihak ketiga menjadi bagian dari perhatian fraksi-fraksi selama pembahasan tingkat I.

Cakupan tindak pidana disesuaikan

DPR menyebut cakupan tindak pidana dalam draf RUU telah disesuaikan. Penyesuaian itu dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Penataan ruang lingkup tersebut penting untuk memperjelas hubungan antara RUU Perampasan Aset dan peraturan pidana yang sudah berlaku atau akan berlaku. Dengan cakupan yang disesuaikan, pengaturan mengenai aset yang dapat dikenai mekanisme perampasan diharapkan memiliki batas dan dasar hukum yang lebih jelas.

Meski demikian, rincian akhir mengenai substansi RUU masih harus dilihat dalam proses pengambilan keputusan tingkat II. Paripurna menjadi forum berikutnya untuk menentukan keberlanjutan rancangan tersebut menuju pengesahan.

Menunggu keputusan Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPR dijadwalkan mengambil keputusan tingkat II pada Kamis, 19 November 2026. Agenda tersebut menjadi tahap penting setelah Komisi III dan pemerintah menyelesaikan pembicaraan tingkat I.

Hasil rapat paripurna akan menentukan apakah RUU Perampasan Aset disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Sampai keputusan itu diambil dan seluruh tahapan pengesahan selesai, rancangan tersebut tetap berstatus RUU.

Perbedaan antara kesepakatan pembahasan tingkat I dan pengesahan perlu diperhatikan. Kesepakatan pada 18 November 2026 berarti Komisi III dan pemerintah menyetujui rancangan untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II. Status sebagai undang-undang baru dapat berlaku setelah proses persetujuan dan pengesahan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, perkembangan pada 18 November menjadi bagian dari proses legislasi RUU Perampasan Aset, bukan pengesahan final. Publik masih menunggu keputusan Rapat Paripurna yang dijadwalkan pada 19 November 2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *