Cara Memeriksa Peraturan Perundang-undangan secara Online
Menemukan peraturan perundang-undangan kini dapat dilakukan secara online melalui portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Database Peraturan BPK. Namun, pencarian dokumen saja belum cukup. Sebelum menjadikan sebuah aturan sebagai rujukan, Anda perlu memastikan jenis, nomor, tahun, instansi penerbit, status, dan versi dokumennya.
Panduan ini menjelaskan cara cek peraturan perundang-undangan secara bertahap melalui Database Peraturan BPK dan JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Langkah-langkahnya juga mencakup cara membandingkan hasil pencarian serta memeriksa kemungkinan perubahan atau pencabutan peraturan.
Mengapa perlu memeriksa peraturan melalui portal resmi?
Peraturan yang beredar di internet tidak selalu memiliki informasi yang lengkap atau mutakhir. Sebuah dokumen dapat mengalami perubahan, dicabut, atau memiliki peraturan pelaksana yang berkaitan. Karena itu, pembaca perlu menggunakan sumber resmi agar dokumen dan metadata yang dijadikan rujukan dapat dipertanggungjawabkan.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum kepada masyarakat. Dokumen di dalamnya bersumber dari situs resmi instansi pemerintah terkait. Selain itu, JDIH Kementerian Sekretariat Negara menyediakan katalog produk hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan matriks peraturan perundang-undangan.
Cara cek peraturan perundang-undangan di Database Peraturan BPK
1. Tentukan informasi dasar yang akan dicari
Sebelum membuka portal, catat informasi yang sudah Anda miliki. Informasi tersebut dapat berupa judul atau kata kunci, jenis peraturan, nomor, tahun, instansi penerbit, atau tema tertentu. Semakin spesifik kata kunci yang digunakan, semakin mudah hasil pencarian disaring.
Jika Anda belum mengetahui nomor peraturannya, gunakan kata yang terdapat dalam judul atau materi yang ingin ditemukan. Sebaliknya, bila nomor dan tahun sudah diketahui, gunakan keduanya agar hasil pencarian tidak terlalu luas.
2. Gunakan kolom pencarian dan penyaring
Masukkan kata kunci atau parameter yang tersedia pada Database Peraturan BPK. Pencarian dapat dipersempit berdasarkan jenis peraturan dan informasi lain yang disediakan portal. Pilihan ini membantu memisahkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau produk hukum lainnya.
Periksa hasil yang muncul satu per satu. Jangan langsung memilih dokumen hanya karena judulnya tampak serupa. Pastikan hasil tersebut sesuai dengan isu, instansi, nomor, dan tahun yang sedang Anda telusuri.
3. Buka halaman detail peraturan
Setelah menemukan hasil yang paling relevan, buka halaman detailnya. Halaman ini biasanya memuat metadata yang penting untuk verifikasi, seperti nama peraturan, jenis, nomor, tahun, instansi penerbit, serta keterangan mengenai dokumen yang tersedia.
Bandingkan judul pada halaman detail dengan kebutuhan Anda. Perbedaan kecil pada nomor, tahun, atau jenis peraturan dapat menunjukkan bahwa dokumen tersebut bukan aturan yang dimaksud.
4. Baca dan unduh dokumen PDF
Gunakan dokumen PDF dari sumber resmi untuk membaca isi peraturan secara utuh. Periksa bagian pembukaan, konsiderans, pasal-pasal, ketentuan penutup, dan lampiran apabila tersedia. Jangan hanya mengandalkan ringkasan atau potongan informasi dari hasil pencarian.
Jika portal menyediakan fitur unduh, simpan dokumen tersebut untuk keperluan pemeriksaan atau dokumentasi. Pastikan file yang disimpan sesuai dengan metadata pada halaman detail. Nama file saja tidak cukup untuk memastikan keaslian dan relevansinya.
Cara memeriksa peraturan melalui JDIH Kementerian Sekretariat Negara
JDIH Kementerian Sekretariat Negara dapat digunakan sebagai pembanding ketika Anda mencari produk hukum nasional. Portal ini menyediakan katalog produk hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta matriks peraturan perundang-undangan.
- Mulai dari katalog yang sesuai. Pilih kelompok produk hukum yang paling mendekati dokumen yang ingin dicari.
- Gunakan judul, nomor, atau tahun. Masukkan informasi yang diketahui untuk mempersempit daftar hasil.
- Periksa metadata. Cocokkan nama, jenis, nomor, tahun, dan instansi penerbit dengan hasil dari Database Peraturan BPK.
- Baca dokumen atau keterangan yang tersedia. Perhatikan apakah terdapat informasi mengenai hubungan dengan peraturan lain, perubahan, atau status aturan.
- Catat perbedaan. Jika terdapat perbedaan antara katalog, metadata, atau file PDF, lakukan pemeriksaan lanjutan pada JDIH instansi penerbit.
Cara membandingkan hasil dari beberapa portal
Menggunakan lebih dari satu portal membantu mengurangi risiko memakai dokumen yang tidak sesuai. Database Peraturan BPK dapat menjadi titik awal karena memuat dokumen hukum dari berbagai instansi pemerintah. JDIH Kementerian Sekretariat Negara dapat digunakan untuk mencocokkan produk hukum nasional dan matriks peraturan.
Untuk setiap hasil, buat pemeriksaan sederhana dengan mencocokkan beberapa unsur berikut:
- Nama peraturan: pastikan judulnya sesuai dan tidak tertukar dengan aturan yang memiliki tema serupa.
- Jenis peraturan: bedakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan jenis lainnya.
- Nomor dan tahun: kedua informasi ini harus sama pada halaman detail dan dokumen PDF.
- Instansi penerbit: periksa lembaga yang menerbitkan atau menetapkan aturan.
- Status dan riwayat: lihat apakah tersedia keterangan tentang perubahan, pencabutan, atau keterkaitan dengan peraturan lain.
- Isi dokumen: pastikan file dapat dibaca dan memuat peraturan yang sama dengan metadata.
Apabila hasil dari dua portal berbeda, jangan memilih salah satunya secara otomatis. Bandingkan dokumen dan metadata, kemudian telusuri portal JDIH instansi penerbit. Sumber dari instansi penerbit penting untuk memastikan versi dokumen yang digunakan tetap relevan.
Hal yang perlu diperiksa setelah menemukan peraturan
Periksa status dan perubahan
Peraturan dapat mengalami perubahan atau pencabutan. Karena itu, cari keterangan mengenai status dan riwayat peraturan jika informasi tersebut tersedia. Periksa juga apakah aturan yang Anda temukan masih menjadi dasar hukum atau telah digantikan oleh ketentuan baru.
Cari peraturan pelaksana yang berkaitan
Satu peraturan sering kali berkaitan dengan peraturan lain. Undang-undang, misalnya, dapat memiliki peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan teknis sebagai pelaksana. Pemeriksaan terhadap aturan terkait membantu Anda memahami konteks penerapan dan mencegah penggunaan ketentuan secara terpisah.
Simpan catatan verifikasi
Untuk kebutuhan akademik, jurnalistik, pekerjaan, atau administrasi, catat nama peraturan, jenis, nomor, tahun, instansi penerbit, dan tanggal ketika dokumen diperiksa. Simpan pula salinan PDF dari sumber resmi. Catatan ini memudahkan pemeriksaan ulang apabila terjadi perubahan status atau pembaruan dokumen.
Kesalahan yang sebaiknya dihindari
- Menggunakan hasil pencarian umum tanpa memeriksa portal resmi.
- Menganggap judul yang sama berarti dokumennya pasti identik.
- Mengabaikan nomor, tahun, dan instansi penerbit.
- Mengutip pasal dari salinan lama tanpa memeriksa perubahan atau pencabutan.
- Mengandalkan ringkasan tanpa membaca dokumen PDF secara langsung.
- Tidak memeriksa peraturan pelaksana atau aturan lain yang berkaitan.
Dengan mengikuti langkah tersebut, cara cek peraturan perundang-undangan menjadi lebih teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Gunakan Database Peraturan BPK untuk menemukan dokumen dari berbagai instansi, manfaatkan katalog JDIH Kementerian Sekretariat Negara sebagai pembanding, lalu konfirmasi versi dan statusnya melalui JDIH instansi penerbit. Verifikasi berlapis penting agar aturan yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi hukumnya.