Cara Memeriksa Status Berlaku Peraturan secara Online
Sebelum menilai kebijakan pemerintah, memeriksa layanan publik, atau menyusun pengaduan, pastikan peraturan yang dijadikan dasar hukum masih berlaku. Sebuah aturan yang muncul dalam hasil pencarian belum tentu tetap dapat digunakan karena mungkin telah diubah, dicabut, atau memiliki hubungan dengan peraturan lain.
Anda dapat melakukan pemeriksaan awal secara online melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta Database Peraturan milik Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kedua layanan ini membantu menemukan dokumen, membaca metadata, dan menelusuri status serta hubungan antarperaturan.
Mengapa status peraturan perlu diperiksa?
Peraturan perundang-undangan tidak berdiri sendiri. Aturan yang lebih baru dapat mengubah sebagian ketentuan, menggantikan aturan sebelumnya, atau mencabutnya secara keseluruhan. Karena itu, menemukan judul atau nomor peraturan saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa aturan tersebut masih berlaku.
Pemeriksaan status penting ketika Anda ingin:
- menilai dasar hukum suatu kebijakan pemerintah;
- memahami hak dan kewajiban dalam layanan publik;
- memeriksa legalitas keputusan lembaga negara atau pemerintah daerah;
- menyusun laporan, pengaduan, atau analisis kebijakan; dan
- mengutip ketentuan hukum dalam tulisan atau penelitian.
Langkah yang aman adalah menemukan dokumen, membaca informasi resminya, menelusuri perubahan atau pencabutan, lalu membandingkan salinan peraturan dengan sumber resmi.
Cara mencari peraturan melalui JDIHN
JDIHN menghimpun berbagai jenis dokumen hukum, bukan hanya peraturan perundang-undangan. Di dalamnya dapat ditemukan putusan atau yurisprudensi, monografi hukum, artikel hukum, dan dokumen hukum lainnya. Karena cakupannya luas, gunakan kata kunci dan penyaring secara bertahap.
1. Siapkan informasi dasar
Sebelum memulai pencarian, catat informasi yang sudah Anda ketahui. Informasi tersebut dapat berupa judul peraturan, nomor, tahun, jenis peraturan, atau topik yang diatur. Jika nomor dan tahun tersedia, pencarian biasanya lebih terarah daripada hanya menggunakan kata umum.
2. Masukkan kata kunci
Gunakan frasa yang berkaitan langsung dengan judul atau materi peraturan. Anda juga dapat mencoba variasi kata jika pencarian pertama belum menghasilkan dokumen yang sesuai. Hindari memasukkan terlalu banyak istilah sekaligus karena hasilnya dapat menjadi kurang spesifik.
3. Gunakan penyaring hasil
JDIHN menyediakan penyaring seperti nomor, tahun, dan jenis dokumen. Pilih jenis dokumen berupa peraturan perundang-undangan jika tujuan Anda adalah mencari aturan, bukan artikel hukum atau putusan pengadilan. Penyaringan berdasarkan tahun dan nomor dapat membantu membedakan aturan yang memiliki judul serupa.
4. Buka halaman detail dokumen
Jangan berhenti pada daftar hasil pencarian. Buka halaman detail dokumen untuk memeriksa metadata yang tersedia. Informasi yang perlu diperhatikan antara lain jenis dokumen, nomor, tahun, tanggal penetapan, tanggal pengundangan, status, sumber, dan berkas unduhan.
Metadata membantu memastikan bahwa dokumen yang Anda buka benar-benar sesuai dengan aturan yang dicari. Periksa kecocokan nomor dan tahun, karena judul yang mirip dapat merujuk pada peraturan yang berbeda.
Cara membaca metadata peraturan
Metadata adalah informasi identitas dan keterangan penting mengenai sebuah dokumen hukum. Setiap bagian memiliki fungsi berbeda dalam proses verifikasi.
- Jenis dokumen: menunjukkan apakah dokumen tersebut merupakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, atau jenis dokumen hukum lainnya.
- Nomor dan tahun: menjadi identitas utama untuk membedakan sebuah peraturan dari dokumen lain.
- Tanggal penetapan: menunjukkan kapan peraturan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- Tanggal pengundangan: menunjukkan kapan peraturan diundangkan dan dipublikasikan dalam sistem hukum yang berlaku.
- Status: memberikan petunjuk apakah dokumen tercatat sebagai berlaku atau tidak berlaku.
- Sumber: menunjukkan asal dokumen atau laman anggota JDIHN yang menyediakan informasi tersebut.
- Berkas unduhan: dapat digunakan untuk membaca salinan dokumen secara lebih lengkap.
Perhatikan bahwa tanggal penetapan dan tanggal pengundangan bukan informasi yang sama. Keduanya dapat membantu menempatkan peraturan dalam urutan waktu, terutama ketika Anda perlu menelusuri aturan yang lebih baru.
Memeriksa status di Database Peraturan
Setelah menemukan dokumen di JDIHN, lakukan pemeriksaan lanjutan melalui Database Peraturan milik Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Database ini menyediakan informasi mengenai jenis peraturan, status berlaku atau tidak berlaku, hubungan antarperaturan, dan statistik peraturan.
1. Cari berdasarkan identitas peraturan
Masukkan informasi yang tersedia, seperti jenis peraturan, nomor, tahun, atau kata yang berkaitan dengan judulnya. Gunakan identitas yang sama dengan dokumen yang ditemukan di JDIHN agar hasil pemeriksaan dapat dibandingkan secara tepat.
2. Periksa keterangan status
Lihat apakah peraturan tercatat sebagai berlaku atau tidak berlaku. Status tersebut merupakan pemeriksaan penting, tetapi jangan langsung mengabaikan informasi lain. Baca pula keterangan mengenai perubahan, pencabutan, atau peraturan yang berkaitan.
3. Telusuri hubungan antarperaturan
Hubungan antarperaturan dapat menunjukkan apakah suatu aturan mengubah, melaksanakan, menggantikan, atau berkaitan dengan aturan lain. Informasi ini membantu Anda memahami apakah ketentuan yang dibaca masih dapat diterapkan secara utuh atau harus dibaca bersama peraturan yang lebih baru.
4. Periksa perubahan dan pencabutan
Jika terdapat informasi bahwa peraturan telah diubah, cari dokumen perubahan dan baca bagian yang terdampak. Jika peraturan telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, jangan menggunakannya sebagai satu-satunya dasar analisis. Telusuri aturan pengganti atau ketentuan terbaru yang mengatur hal serupa.
Bandingkan salinan dengan sumber resmi
JDIHN bersumber dari laman anggota JDIHN. Oleh sebab itu, perhatikan asal dokumen yang tercantum pada halaman detail. Untuk keperluan analisis penting, gunakan salinan resmi yang tersedia dan bandingkan identitasnya dengan informasi pada Database Peraturan atau laman resmi instansi penerbit.
Perbandingan ini penting untuk menghindari kesalahan akibat dokumen yang tidak lengkap, versi lama, atau salinan yang tidak memuat perubahan. Pastikan nomor, tahun, judul, tanggal pengundangan, dan isi dokumen sesuai sebelum mengutip pasal tertentu.
Prinsip praktisnya: status berlaku harus dibaca bersama informasi perubahan, pencabutan, hubungan antarperaturan, dan sumber dokumen.
Checklist sebelum menggunakan peraturan
Gunakan daftar pemeriksaan berikut sebelum menjadikan sebuah peraturan sebagai dasar tulisan, analisis, atau pengaduan publik:
- Pastikan jenis, nomor, tahun, dan judul peraturan sesuai.
- Periksa tanggal penetapan dan tanggal pengundangan.
- Lihat status peraturan pada halaman detail dan Database Peraturan.
- Telusuri apakah ada perubahan atau pencabutan.
- Baca hubungan dengan peraturan lain yang tercantum.
- Unduh dan baca salinan dokumen dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Catat versi dokumen yang digunakan agar rujukan Anda dapat diverifikasi kembali.
Kesalahan yang perlu dihindari
Kesalahan paling umum adalah menganggap setiap dokumen yang muncul di mesin pencarian masih berlaku. Kesalahan lain ialah hanya membaca judul tanpa membuka metadata, menggunakan salinan lama, atau mengutip satu pasal tanpa memeriksa aturan perubahan dan aturan pelaksananya.
Hindari pula menyamakan keberadaan dokumen dengan kekuatan berlakunya. Hasil pencarian hanya menunjukkan bahwa dokumen tersebut tercatat dalam sistem. Kesimpulan mengenai statusnya harus didasarkan pada keterangan status dan penelusuran hubungan antarperaturan.
Dengan mengikuti langkah tersebut, Anda dapat melakukan cara memeriksa status peraturan perundang-undangan secara lebih tertib. JDIHN berguna untuk menemukan dan membaca dokumen hukum, sedangkan Database Peraturan membantu memeriksa status, hubungan, serta perubahan yang mungkin memengaruhi penggunaannya.