Sekolah Tangguh Iklim: Menjaga Pendidikan saat Bencana
Ketika banjir merendam ruang kelas, siklon merusak bangunan, atau kekeringan memaksa keluarga berpindah, pendidikan anak sering menjadi salah satu layanan pertama yang terganggu. Padahal, sekolah bukan hanya tempat belajar. Sekolah juga menyediakan perlindungan, rutinitas, dukungan sosial, dan ruang bagi anak untuk memulihkan diri setelah bencana.
Karena itu, sekolah tangguh iklim diperlukan agar proses pendidikan tetap berlangsung sebelum, selama, dan setelah peristiwa terkait iklim. Ketangguhan ini bukan berarti setiap sekolah harus memakai satu model yang sama. Kebutuhannya perlu disesuaikan dengan ancaman setempat, kondisi peserta didik, kapasitas pemerintah, serta dukungan komunitas.
UNESCO menyebut sedikitnya 242 juta anak mengalami gangguan pendidikan akibat peristiwa terkait iklim pada 2024. Di tingkat global, kerusakan infrastruktur pendidikan akibat siklon tropis juga diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar 4 miliar dolar AS setiap tahun. Angka ini menunjukkan bahwa ketahanan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menghadapi krisis iklim.
Apa yang Dimaksud dengan Sekolah Tangguh Iklim?
Sekolah tangguh iklim adalah satuan pendidikan yang mampu mengantisipasi risiko, menjaga keselamatan warga sekolah, mempertahankan pembelajaran, dan pulih setelah bencana. Pendekatan ini menghubungkan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana, perlindungan anak, pendidikan inklusif, serta layanan sosial.
Ketangguhan sekolah setidaknya dibangun melalui tiga unsur utama:
- Fasilitas belajar yang aman dan inklusif, dengan mempertimbangkan berbagai bahaya seperti banjir, siklon, gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran.
- Tata kelola serta rencana kesiapsiagaan yang menjelaskan siapa melakukan apa ketika ancaman muncul.
- Pendidikan pengurangan risiko bencana agar peserta didik mampu mengenali bahaya, mengambil tindakan aman, dan ikut memperkuat ketahanan komunitas.
Mengapa Ketahanan Sekolah Penting?
Bencana dapat menghentikan pembelajaran secara langsung melalui kerusakan ruang kelas, gangguan akses, atau penutupan sekolah. Dampaknya juga dapat berlangsung lebih lama karena keluarga kehilangan tempat tinggal, pendapatan, dokumen, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Anak yang berpindah atau mengungsi mungkin harus masuk ke sekolah baru dengan kapasitas terbatas atau menghadapi hambatan bahasa dan administrasi.
Gangguan tersebut tidak dirasakan secara sama. Anak perempuan, anak dengan disabilitas, keluarga miskin, dan komunitas yang telah mengalami perpindahan dapat menghadapi risiko yang lebih besar. Mereka mungkin lebih sulit mencapai tempat belajar, memperoleh informasi, menggunakan fasilitas, atau mendapatkan perlindungan yang memadai.
Sekolah yang mampu beroperasi secara aman membantu menjaga rutinitas anak dan mengurangi risiko mereka terputus dari pendidikan. Namun, kesinambungan belajar tidak boleh mengabaikan keselamatan. Dalam keadaan darurat, perlindungan fisik dan psikologis harus menjadi pertimbangan utama.
Langkah Membangun Sekolah Tangguh Iklim
1. Memetakan risiko dan kelompok yang paling terdampak
Langkah awal adalah mengenali ancaman yang mungkin terjadi di sekitar sekolah. Pemetaan perlu melihat lokasi bangunan, akses jalan, ketersediaan tempat aman, serta kemungkinan gangguan terhadap air, listrik, komunikasi, dan transportasi. Sekolah juga perlu mengetahui peserta didik yang mungkin memerlukan dukungan khusus, termasuk anak dengan disabilitas, anak yang tinggal di wilayah rawan, dan keluarga yang berisiko berpindah.
Pemetaan sebaiknya melibatkan pemerintah, guru, peserta didik, orang tua, komunitas, serta pihak yang memahami kebencanaan. Pengetahuan warga setempat dapat membantu melengkapi informasi formal dan membuat rencana lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Menyiapkan fasilitas yang aman dan mudah diakses
Bangunan dan lingkungan sekolah perlu dirancang atau diperbaiki dengan mempertimbangkan berbagai bahaya. Selain kekuatan fisik, perhatian perlu diberikan pada akses bagi anak dengan disabilitas, jalur evakuasi, ruang yang aman, serta fasilitas sanitasi yang layak.
Sekolah juga perlu memikirkan lokasi alternatif apabila bangunan utama tidak dapat digunakan. Tempat belajar sementara harus dipertimbangkan dalam perencanaan pendidikan, bukan baru dicari setelah bencana terjadi. Pengaturan tersebut perlu memperhatikan keselamatan, kapasitas, akses peserta didik, dan keberlanjutan layanan dasar.
3. Menyusun rencana kesiapsiagaan yang dapat dijalankan
Rencana kesiapsiagaan perlu memuat pemetaan risiko, prosedur evakuasi, pembagian tanggung jawab, cara berkomunikasi saat darurat, serta langkah pemulihan. Rencana yang baik harus mudah dipahami dan diuji secara berkala melalui latihan yang sesuai usia dan kondisi peserta didik.
Komunikasi darurat perlu menjangkau orang tua, tenaga pendidikan, pemerintah, dan layanan kebencanaan. Informasi harus disampaikan dengan cara yang dapat diakses oleh kelompok dengan kebutuhan berbeda. Sekolah juga perlu menentukan bagaimana keputusan penutupan, pembukaan kembali, atau pemindahan kegiatan belajar akan dilakukan.
4. Menjamin kesinambungan pembelajaran
Ketika kegiatan di ruang kelas terhenti, sekolah perlu memiliki pilihan untuk melanjutkan pembelajaran melalui tempat sementara atau metode lain yang sesuai dengan kondisi setempat. Perencanaan harus memperhitungkan ketersediaan guru, bahan belajar, perangkat, listrik, jaringan komunikasi, dan waktu pemulihan keluarga.
Tidak semua wilayah memiliki akses teknologi yang sama. Karena itu, kesinambungan pembelajaran tidak boleh hanya bergantung pada satu metode. Sekolah dan pemerintah perlu memilih cara yang realistis, inklusif, dan tidak menambah beban keluarga yang terdampak.
5. Memperkuat kapasitas guru dan tenaga pendidikan
Guru membutuhkan pelatihan dalam pengurangan risiko bencana, prosedur keselamatan, kesinambungan pembelajaran, dan dukungan psikososial. Setelah bencana, anak dapat mengalami ketakutan, kehilangan, atau tekanan akibat perubahan tempat tinggal. Guru perlu mengetahui cara merespons secara aman serta kapan menghubungkan anak dengan layanan perlindungan dan dukungan yang lebih khusus.
Tenaga pendidikan juga perlu memperoleh dukungan. Mereka tidak dapat mempertahankan layanan belajar dengan baik apabila menghadapi dampak bencana tanpa perlindungan, informasi, dan koordinasi yang memadai.
6. Menerima anak yang berpindah atau mengungsi
Perencanaan sekolah perlu mengantisipasi kedatangan peserta didik dari wilayah terdampak. Hambatan dokumen, perbedaan bahasa, kapasitas ruang kelas, dan keterbatasan bahan belajar tidak seharusnya membuat anak kehilangan akses pendidikan.
Koordinasi antara sekolah, pemerintah, layanan perlindungan sosial, dan lembaga kebencanaan dapat membantu mencatat kebutuhan, mengatur penempatan, serta memastikan anak memperoleh dukungan. Pendekatan ini juga perlu mencegah diskriminasi terhadap anak dan keluarga yang berpindah.
Peran Pemerintah, Sekolah, Orang Tua, dan Komunitas
Pemerintah perlu menghubungkan kebijakan pendidikan dengan adaptasi iklim, pengurangan risiko bencana, perlindungan anak, dan layanan sosial. Sekolah menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi prosedur yang sesuai dengan risiko lokal. Guru menjalankan pembelajaran dan membantu peserta didik memahami tindakan aman.
Orang tua berperan dalam mengikuti informasi darurat, mendukung latihan kesiapsiagaan, dan berkomunikasi dengan sekolah ketika kebutuhan anak berubah. Sementara itu, komunitas dapat membantu mengenali risiko, menyediakan pengetahuan lokal, serta mendukung tempat belajar sementara dan proses pemulihan.
Ketangguhan Pendidikan Dimulai dari Perencanaan
Sekolah tangguh iklim bukan sekadar bangunan yang lebih kuat. Ia merupakan sistem yang menggabungkan fasilitas aman, tata kelola yang siap, guru yang terlatih, pembelajaran tentang risiko, perlindungan anak, dan dukungan bagi keluarga yang terdampak. Keberhasilannya bergantung pada kerja sama lintas sektor dan kemampuan menyesuaikan rencana dengan kondisi setiap wilayah.
Dengan perencanaan yang dilakukan sebelum bencana, sekolah dapat mengurangi waktu terhentinya pembelajaran dan mempercepat pemulihan. Yang paling penting, setiap keputusan perlu menempatkan keselamatan, inklusi, serta hak anak atas pendidikan sebagai dasar utama.