DPR Nilai Polemik Ijazah Gibran Cukup Dibahas di Komisi II
JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurniawan menilai polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu ditindaklanjuti melalui pembentukan panitia khusus atau penggunaan hak angket. Menurut dia, persoalan tersebut dapat dibahas melalui mekanisme pengawasan di Komisi II DPR.
Pernyataan itu disampaikan pada Jumat, 9 Oktober 2026, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait perkara yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran. Doli mengusulkan agar Komisi II meminta penjelasan dari penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengenai proses pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Usulan tersebut merupakan pandangan seorang anggota Komisi II, bukan keputusan resmi DPR untuk membentuk pansus, menggunakan hak angket, atau memulai proses pemakzulan. Sampai 9 Oktober 2026, belum ada keputusan resmi yang terverifikasi mengenai langkah-langkah tersebut.
Doli Usulkan Klarifikasi kepada KPU dan Bawaslu
Dalam pandangan Doli, Komisi II memiliki ruang untuk meminta penjelasan mengenai tahapan dan dasar pemeriksaan persyaratan calon dalam proses Pilpres 2024. Klarifikasi dapat diarahkan kepada KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengawasan pemilu.
Fokus pembahasan yang diusulkan adalah proses pencalonan Gibran, termasuk bagaimana dokumen pendidikan calon diperiksa dan dinilai oleh penyelenggara pemilu. Dengan mekanisme tersebut, DPR dapat meminta penjelasan kelembagaan tanpa langsung membawa persoalan ke forum khusus atau instrumen pengawasan yang lebih luas.
Pernyataan Doli tidak berarti Komisi II telah menjadwalkan rapat atau mengambil keputusan mengenai polemik tersebut. Informasi yang terverifikasi baru menyangkut usulan agar persoalan dibahas melalui komisi dan melibatkan KPU serta Bawaslu untuk memberikan penjelasan.
Konteks Putusan Mahkamah Konstitusi
MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan dalam persidangan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima. Putusan itu tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Salah satu konteks yang disebut dalam putusan adalah kedudukan hukum pemohon. Selain itu, Gibran telah berstatus sebagai Wakil Presiden sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Karena itu, putusan MK dalam perkara tersebut tidak berujung pada pembatalan status atau pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan dalam membaca putusan tersebut. Pertama, pertimbangan MK mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan terkait dokumen pendidikan luar negeri yang dipersoalkan. Kedua, amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima sehingga tidak memuat pembatalan atau diskualifikasi terhadap Gibran.
Belum Masuk ke Ranah MPR
Pada hari yang sama, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyatakan persoalan tersebut belum masuk ke ranah MPR. Ia juga meminta agar tidak ada spekulasi mengenai kemungkinan tindak lanjut sebelum terdapat proses dan keputusan resmi.
Pernyataan itu menegaskan bahwa polemik dokumen pendidikan Gibran belum menjadi agenda resmi MPR berdasarkan informasi yang tersedia. Belum terdapat keputusan yang terverifikasi mengenai pembentukan mekanisme khusus di MPR ataupun proses yang berkaitan dengan pemakzulan.
Posisi tersebut penting karena pembahasan mengenai pengawasan DPR dan kewenangan MPR merupakan hal yang berbeda. Usulan Doli berkaitan dengan kemungkinan klarifikasi melalui Komisi II, sedangkan MPR menyatakan persoalan tersebut belum masuk ke ranah lembaganya.
Perbedaan Pansus, Hak Angket, dan Pembahasan Komisi
Pembahasan melalui komisi merupakan salah satu mekanisme kerja DPR untuk meminta penjelasan dari lembaga atau pihak yang berada dalam lingkup bidang kerja komisi. Dalam konteks ini, Komisi II dapat menjadi forum untuk meminta keterangan KPU dan Bawaslu mengenai proses pencalonan dalam pemilu.
Sementara itu, panitia khusus dan hak angket merupakan instrumen parlemen yang memiliki cakupan berbeda. Pembentukan pansus memerlukan keputusan kelembagaan DPR, sedangkan penggunaan hak angket juga tidak dapat dianggap berjalan hanya karena ada pernyataan dari seorang anggota DPR.
Karena itu, penyebutan mengenai pansus atau hak angket dalam polemik ini masih berada pada tahap wacana yang ditanggapi Doli. Tidak ada keterangan terverifikasi bahwa DPR telah menyetujui pembentukan pansus, menetapkan penggunaan hak angket, atau memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.
Fakta yang Perlu Dibedakan
- Ahmad Doli Kurniawan menyatakan polemik dokumen pendidikan Gibran tidak perlu dibawa ke pansus atau hak angket.
- Doli mengusulkan agar Komisi II meminta penjelasan KPU dan Bawaslu mengenai proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
- MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
- Permohonan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran.
- Bambang Wuryanto menyatakan persoalan itu belum masuk ke ranah MPR.
- Belum ada keputusan resmi yang terverifikasi tentang pansus, hak angket, ataupun proses pemakzulan terkait polemik tersebut.
Perkembangan berikutnya bergantung pada apakah Komisi II menindaklanjuti usulan klarifikasi tersebut melalui agenda resmi. Sampai ada keputusan kelembagaan, polemik ini perlu dipahami sebagai persoalan yang sedang diperdebatkan secara politik dan hukum, bukan sebagai proses resmi menuju pembentukan pansus, penggunaan hak angket, atau pemakzulan.